Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan BUMN Karya akan segera melakukan penggabungan sesuai rencana pemerintah yang kini diteruskan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Sejumlah perusahaan pelat merah telah mengumumkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menginformasikan terkait langkah yang akan diambil kepada para pemegang sahamnya.
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) menyampaikan sejumlah mata acara RUPSLB yang akan digelar pada bulan Desember 2025.
Ketiga emiten tersebut akan membahas persetujuan perubahan anggaran dasar. Hal itu sehubungan dengan adanya Surat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal perubahan anggaran dasar
“Perseroan perlu melakukan penyesuaian dan menyajikan kembali perubahan Anggaran Dasar agar selaras dengan ketentuan yang diatur dalam UU 16/2025, serta untuk memastikan penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten di lingkungan Perseroan,” tulis manajemen Adhi Karya, dikutip Kamis (27/11).
Selain itu, ketiga perusahaan tersebut juga membahas tentang pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan Perubahannya.
Agenda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 15 G ayat (5) Undang Undang No 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Rencana Kerja Tahunan disusun oleh Direksi Perseroan untuk disampaikan dan dimintakan persetujuan melalui RUPS, atas hal tersebut Perseroan bermaksud meminta persetujuan untuk mendelegasikan kewenangan dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris terkait Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk dengan perubahannya,” tulis manajemen PTPP.
Selain kedua agenda tersebut, ADHI juga akan melakukan perubahan susunan pengurus perseroan.
“Sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS,” tulis manajemen ADHI.
Sementara WIKA akan meminta persetujuan perubahan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang merupakan bagian dari Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II.
“Perseroan telah melakukan assesment internal terhadap seluruh proyek penerima PMN dan usulan proyek pengganti sehingga, Perseroan perlu melakukan perubahan peruntukan tambahan dana PMN Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 Pasal 114, Pasal 115 & Pasal 116 tentang Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara,” jelas manajemen WIKA.
Adapun jadwal RUPSLB PTPP akan digelar pada tanggal 18 Desember 2025 pukul 14.00 di kantor PT PP (Persero) Tbk, Auditorium Lantai 1 Plaza PP, Wisma Subiyanto.
Selanjutnya, RUPSLB ADHI akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2025 pukul 14.00 WIB di Gedung MTH 27 Office Suites Jl. M.T. Haryono, Kavling 27, Jakarta Timur.
Sementara RUPSLB WIKA akan dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025 pukul 14.00 WIB di WIKA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt.17 Jl. D.I Panjaitan Kav.9-10, Jakarta Timur, Indonesia.
Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Aminuddin Ma’ruf mengatakan, aksi korporasi perusahaan pelat merah terkait proses merger, holdingisasi, hingga pembubaran tersebut sedang dikaji.
“Memang proses merger, holdingisasi, pembubaran, pembentukan BPPWM itu ada di kami tepatnya. Sedang kami kaji bagaimana merger kelompok BP BUMN karya, tapi mudah-mudahan Desember ini selesai,” ujarnya saat ditemui di Hotel Westin Jakarta, Rabu (19/11).
Aminuddin menyebut, proses penggabungan BUMN Karya akan rampung jelang akhir tahun ini. “Ya nanti tunggu aja ya, nanti ada kita buat kluster beberapa BP BUMN untuk yang BP BUMN karya itu, harusnya Insya Allah Desember udah selesai,” ucapnya.
Saat ini, pihaknya sedang bekerja sama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk memastikan proses aksi korporasi tersebut berjalan lancar.
(ayh/ayh)
