Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang tengah merebak soal dirinya berencana menarik kembali dana-dana hasil penempatan pemerintah ke perbankan.
Sebagaimana diketahui, sejak September 2025, Purbaya telah menempatkan dana senilai Rp 276 triliun ke perbankan, khususnya Himbara dan BPD. Dana penempatan itu berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) yang selama ini menganggur di rekening milik pemerintah di Bank Indonesia (BI).
“Enggak, emang saya enggak punya duit. Enggak ditarik,” tegas Purbaya, Rabu (3/12/2025).
Purbaya menegaskan, hingga saat ini bahkan pemerintah masih terus menawarkan ke BPD untuk bisa menyerap dana menganggur pemerintah, supaya peredaran uang primer dapat tumbuh cepat dan menggerakkan roda perekonomian di sektor riil.
Namun, banyak BPD yang malah mengaku tidak mampu untuk mengelola dana hasil penempatan pemerintah itu. BPD yang mengaku tak sanggup itu kata Purbaya Bank Jatim dan Bank Jateng.
“Katanya tadi maunya begitu. Ketika mau disalurkan enggak mau, enggak mampu katanya. Jadi ketunda dulu,” tegasnya.
Sebagai catatan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat pertama kali menempatkan dana pemerintah di perbankan memang menetapkan skema ‘Deposito On Call’. Skema ini memungkinkan dana ini bisa ditarik kapan saja oleh pemerintah.
“Bisa, karena on call kan. Ini sama dengan bunga yang kita dapat kalau kita taruh di BI. Jadi, pemerintah enggak rugi. Perbankan pun untung karena lebih rendah dibanding dan bunga pasar sedikit,” ujarnya.
Purbaya juga menegaskan agar perbankan tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu uang pemerintah ditarik. Dia juga berjanji pemerintah akan melakukan manajemen kas dengan baik agar tidak ada shock di perbankan.
“Iya, tapi kan gini, itu cash management tapi uang kita cukup banyak. Jadi enggak usah khawatir. Jadi gini, ketakutan mereka kan kalau saya taruh di sana, kalau mereka pinjamkan tiba-tiba saya tarik semua gitu kan? Enggak akan seperti itu,” katanya.
(arj/haa)
