Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono, yang akan segera dilantik dalam waktu dekat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, mengungkapkan langkah yang akan ditempuhnya bila telah resmi dilantik sebagai DG BI terkait dengan penguatan sinergi otoritas fiskal dan moneter.
Langkah yang telah ia jelaskan saat proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR awal pekan ini ia tegaskan bukan lagi dalam bentuk burden sharing atau berbagi beban sebagaimana periode Covid-19. Melainkan sinergi memperkuat efektifitas transmisi kebijakan moneter dalam menggerakkan ekonomi riil.
“Burden yang kita kenal adalah produk masa pandemi kalau lihat teknisnya cost sharing. Yang saya tekankan di fit and proper ialah sinergi dari mengelola transmisi,” tegas Thomas di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Thomas mengatakan, sinergi antara pemerintah dan BI untuk mempercepat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil itu menjadi sangat penting saat ini karena hingga kini, meski BI Rate telah di level rendah, namun efeknya belum mampu mengungkit percepatan aktivitas ekonomi yang mampu mempercepat pertumbuhan.
“Jadi ini waktu sudah bukan konsep masa lalu seperti burden sharing. Yang saya tekankan itu transmisi. Ini urusan suku bunga di perbankan dan sebaganya,” tutur Thomas.
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun juga telah mengatakan bahwa sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter bukan merupakan burden sharing. Ia menjelaskan bahwa skema burden sharing adalah skema lama yang sudah lewat karena dikeluarkan saat terjadi pandemi.
“Kan burden sharing udah ceritanya. Kan tidak mesti harus sistemnya burden sharing. Itu yang waktu sebelum pas zaman nama si Ibu Sri Mulyani,” terang Misbakhun, Senin (26/1/2026).
Ia menjelaskan ada berbagai macam bentuk sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal. Misalnya dalam memberikan dorongan terhadap menjaga stabilitas, imbal-balik SBN, dan operasi moneter.
(arj/haa)
