Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden berisi nama-nama calon anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah ini akan dilakukan uji kepatutan dan kelayanan (fit and proper test) di DPR.
“Pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R-09 tanggal 9 Maret 2026. Hal Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK,” kata Puan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Puan mengatakan, berdasarkan ketentuan pasal 256 ayat 2 peraturan DPR tentang tata tertib DPR, maka pimpinan DPR perlu meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap pembahasan calon anggota dewan komisioner OJK tersebut untuk ditugaskan kepada Komisi XI DPR RI.
Permintaan persetujuan oleh Puan itu pun disepakati seluruh fraksi yang hadir di agenda rapat paripurna hari ini.
“Kami juga meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap laporan Komisi XI DPR RI atas pembahasan uji kelayakan fit and proper test calon anggota dewan komisioner OJK tersebut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan akan diagendakan rapat paripurna Kamis, 12 Maret 2026,” kata Puan dijawab setuju peserta rapat.
Sebagaimana diketahui, Panitia Seleksi Pemilihan Calon Pengganti ADK OJK sebelumnya telah mengumumkan 20 nama yang lolos seleksi administratif, termasuk penilaian makalah, Rabu (4/3/2026). Hal itu tertuang dalam Pengumuman Nomor Peng-2/Pansel-DKOJK/2026 tentang Hasil Seleksi Administratif Pemilihan Calon Pengganti ADK OJK.
Berikut 20 nama yang lolos dirangkum CNBC Indonesia, Rabu (4/3/2026), beserta jabatan terakhirnya:
1. Adi Budiarso (Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan)
2. Agus Sugiarto (Komisaris Independen PT Danantara Asset Management)
3. Anton Daryono (Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen, Bank Indonesia)
4. Ary Zulfikar (Direktur Eksekutif Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan)
5. Bambang Mukti Riyadi (Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan)
6. Boby Wahyu Hernawan (Direktur Kerjasama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan)
7. Danu Febrianto (Senior Executive Vice President, Lembaga Penjamin Simpanan)
8. Darmansyah (Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan)
9. Dhani Gunawan Idat (Komisaris Utama BPRS HIK Parahyangan)
10. Dicky Kartikoyono (Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia)
11. Dwityapoetra Soeyasa Besar (Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik, Lembaga Penjamin Simpanan)
12. Friderica Widyasari Dewi (Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan)
13. Hasan Fawzi (Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan)
14. Hernawan Bekti Sasongko (Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.)
15. Hidayat Prabowo (Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah)
16. Iskandar Simorangkir (Wakil Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia)
17. Lasmaida Gultom (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan 2015-2025, Otoritas Jasa Keuangan (Purnabakti))
18. Orias Petrus Moedak (Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics)
19. Pahala Nugraha (Komisaris Utama Danantara Investment Management)
20. Rizal Ramadhani (Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan)
“Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat,” tulis dokumen dengan tanda tangan Menteri Keuangan dan Ketua Panitia Seleksi Purbaya Yudhi Sadewa.
(arj/miq)
Add
as a preferred
source on Google
