Jakarta, CNBC Indonesia – Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Sugiarto ingin mendorong peran OJK dalam mendukung pembangunan nasional. Ia mencanangkan program bagi industri perbankan untuk mendukung program 3 juta rumah pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikannya saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test sebagai calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK di Komisi XI DPR RI hari ini, Rabu (11/3/2026).
Agus yang saat ini merupakan Komisaris Independen PT Danantara Asset Management, memberi gagasan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Nasional yang melibatkan 100 bank, bahkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) bila memungkinkan. Ia menyebut para bank yang berpartisipasi dapat menyisihkan sebagian kecil portofolio KPR mereka untuk program khusus dengan bunga lebih rendah dan prosedur yang lebih sederhana.
Agus menjelaskan bahwa porsi tersebut hanya sekitar 5% dari total portofolio KPR perbankan sehingga dinilai tidak akan memberatkan industri. Dalam skema itu nantinya akan ditetapkan tingkat suku bunga yang lebih rendah agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Di sini Pak, kita ingin melihat bahwa ternyata OJK terlibat melalui perbankan. Seratus bank kita libatkan, kalau perlu sampai BPR, Pak, sehingga masyarakat luas bisa menerima, bisa memiliki rumah dengan dukungan KPR nasional ini,” terang Agus di Gedung DPR RI, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, inisiatif ini perlu ditempuh agar program 3 juta rumah Prabowo dapat terwujud. Terlebih, Agus menyorot OJK memiliki berbagai macam perangkat dalam memberi dukungan.
“Kalau saya sebagai pimpinan, saya akan masuk ke situ. OJK ada itu karena bagian daripada ekosistem perekonomian nasional. OJK itu walaupun katakanlah imun dari kebijakan pemerintah, tapi tetap merupakan satu ekosistem, bagian daripada ekosistem nasional yang harus mendukung pembangunan nasional sebagai whole-nya,” pungkas Agus.
Selain itu, Agus juga ingin mendorong perbankan untuk berperan dalam program ketahanan pangan. Ia menyinggung perlunya mendorong penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pangan, yang terhambat dalam penyaluran kredit.
“Begitu juga, Pak, misalnya untuk ketahanan pangan, Pak. Mungkin ada juga masalah pemberian kredit kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan ketahanan pangan,” ujarnya.
Agus menyebut holding BUMN pangan, yakni ID FOOD, yang dinilai dapat menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat ekosistem sektor pangan. Ia kemudian menyebut aturan terkait Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dalam perbankan yang menurutnya masih dapat dikaji kembali untuk mendorong pembiayaan ke sektor tersebut.
“Pelabuhan khusus mengenai ATMR, Pak. Ini juga perlu kita lihat kembali, Pak. Apakah masih ada room? Saya yakin masih ada room, Pak, untuk itu,” ujarnya.
(fsd/fsd)
Add
as a preferred
source on Google
