Jakarta, CNBC Indonesia – Perang di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel telah membuat harga-harga energi seperti bahan bakar minyak bergejolak, dan kerap menembus kisaran US$ 100 per barel.
Sejumlah lembaga internasional pun memperkirakan, kenaikan harga BBM sebagai sumber utama mobilitas transportasi dapat memicu efek rambatan yang mendorong harga-harga barang ikut terkerek.
Meski begitu, di Indonesia, tekanan harga itu menurut Investment Director Sucor Asset Management, Dimas Yusuf tak akan membuat tekanan inflasimemburuk hingga membuat Bank Indonesia (BI) harus menutup ruang penurunan suku bunga BI Rate.
Terutama karena inflasi masih terus terkendali, meskipun pada dua bulan pertama 2026 ada kenaikan, yang lebih disebabkan low base factor akibat diskon tarif dasar listrik. Januari 2026, inflasi tahunan tercatat sebesar 3,55%, dan pada Februari 2026 sebesar 4,76%.
“Jadi kalau kita keluarkan impact yang bisa dikatakan one off tadi mungkin memang tren kenaikan inflasi kita melihat ya, walaupun sebenarnya dibandingkan dengan kenaikan bisa dikatakan trade off,” kata Dimas dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, Senin (30/03/2026).
Di samping itu, ia mengingatkan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaku pasar keuangan telah menangkap sinyal yang lebih jelas bahwa angka inflasi akan dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Kita tahu saat ini pemerintah punya arahan yang berbeda dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya. Mungkin lebih permissive terhadap level inflasi yang sedikit lebih tinggi, tapi secara trade off kita berharap bisa melihat pertumbuhan ekonomi yang kita sudah lihat datanya lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia memperkirakan, bagi bank sentral risiko kenaikan harga-harga akibat gejolak harga komoditas energi di tengah perang tidak akan membuat tren penurunan suku bunga acuan dihentikan pada tahun ini.
Apalagi, bank sentral AS, yakni The Federal Reserve atau The Fed juga memiliki tekanan untuk tetap mempertahankan tren penurunan suku bunga acuan, karena angka pengangguran di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump terus menanjak.
“Mungkin ini yang menjadi salah satu perhatian dari The Fed dan memberikan tekanan lebih kepada mereka untuk tetap menurunkan suku bunga acuan walaupun dengan ruang yang jauh lebih terbatas dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau Indonesia menurut saya sebenarnya dengan level invasi yang ada sekarang masih di dalam range yang dapat ditolelir,” tegas Dimas.
Kendati begitu, BI sebelumnya juga telah mewanti-wanti potensi kenaikan harga-harga barang atau inflasi imbas konflik di Timur Tengah hingga masuknya periode kemarau panjang di Indonesia.
Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menjelaskan, khusus untuk konflik di Timur Tengah yang meletus akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, bisa memicu tekanan inflasi di Indonesia dari jalur gangguan rantai pasok global hingga tekanan harga-harga komoditas seperti di sektor energi.
“Ini tentunya akan mempunyai dampak kepada inflasi terutama dari jalur lantai pasokan maupun dari kenaikan harga komoditas. Itu yang harus kita lihat,” ucap Aida saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur BI secara daring, Selasa (17/3/2026).
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pun telah memberi sinyal akan fokus menahan suku bunga acuan BI rate ke depannya.
Mempertimbangkan efek perang di Timur Tengah yang berisiko menekan laju pertumbuhan ekonomi, mendorong tekanan inflasi, hingga menarik arus modal asing ke luar negeri. Diikuti efek kurs rupiah yang terus bergejolak.
“Karena dampak perang di Timur Tengah ini membuat kami kenapa dalam pernyataan (hasil RDG) saat ini tak lagi menyampaikan kemungkinan penurunan suku bunga,” kata Perry saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur BI secara daring, Selasa (17/3/2026).
(arj/haa)
