Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia, Menteri Keuangan, hingga DPR RI buka suara terkait kondisi nilai tukar rupiah yang mencapai posisi terlemah sepanjang masa di Rp17.090/U$ pada penutupan perdagangan Selasa (7/4/2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa dirinya percaya bahwa Bank Indonesia bisa menjaga stabilitas mata uang Garuda.
“Kalau rupiah kita serahkan ke bank sentral, ke ahlinya. Saya percaya bisa betulin,” kata Purbaya saat ditemui awak media, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, simulasi nilai tukar rupiah di dalam asumsi makro sudah diubah. Saat ini, dia menilai levelnya masih berada di level yang sesuai denga skenario pemerintah.
“Jadi itu masih dalam Itu masih dalam skenario,” katanya.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dipengaruhi oleh sentimen global. BI memastikan berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah.
Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).
Destry menjelaskan stabilitas rupiah menjadi prioritas bank sentral saat ini. Ketidakpastian global yang dipicu oleh perang di Timur Tengah terus berlanjut sehinga harus diantisipasi melalui berbagai kebijakan.
“Di tengah ketidakpastian global yang sangat tinggi, maka saat ini stabilitas menjadi prioritas utama bagi Bank Indonesia (BI). Untuk itu, BI akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter (OM) yang dimiliki dan juga kebijakan OM untuk menjaga stabilitas nilai tukar,” kata Destry.
BI secara konsisten dan terukur melakukan intervensi di pasar spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) maupun Non-deliverable forward (NDF) di offshore market.
Pada dasarnya, perang yang masih berlangsung menyebabkan kenaikan harga komoditas. Indonesia mendapatkan tekanan dari kenaikan harga minyak dunia. Pada sisi lain, Indonesia mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga batu bara, nikel dan lainnya.
“Posisi Indonesia sebagai negara eksportir dapat memberikan efek positif bagi perekonomian kita, sehingga dapat mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar akibat eskalasi tersebut,” pungkasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun beberkan efek negatif nilai tukar rupiah yang berada di atas Rp17.000/U$ kepada kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah ke barang berbahan baku impor, termasuk bahan pangan.
“Yang juga harus kita perhitungkan Rp 17 ribu nilai tukar ini juga memberikan tekanan tersendiri. Karena beberapa komponen produksi dalam negeri kita, itu sebagian besar bahan bakunya adalah impor,” kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun di CNBC Indonesia, Selasa (7/4/2026).
Misbakhun mengatakan, salah satu bahan pangan olahan yang berpotensi terpengaruh oleh tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS itu ialah mi instan. Ia mengatakan, mi instan diproduksi dengan bahan baku tanaman yang tak mampu diproduksi di dalam negeri, yaitu gandum.
“Contoh kita Indonesia ini adalah salah satu negara producen mi. Mi kita berasal dari gandum. gandum kita impor, karena Indonesia bukan produsen gandum,” ucap Misbakhun.
Selain gandum, ia menyebut ada sejumlah komoditas pangan lain yang pemenuhannya di dalam negeri masih harus berasal dari impor. Di antaranya ialah daging hingga kedelai.
“Kebutuhan daging nasional, sebagian masih harus kita impor. Kemudian kebutuhan kedelai kita impor. Beberapa komponen-komponen yang mendasar seperti ini, kita lakukan impor,” tegasnya.
Dirinya juga mendorong Bank Indonesia (BI) untuk mengambil peran lebih besar dalam memenuhi kebutuhan valuta asing (valas) nasional. Dirinya menilai, pendekatan yang digunakan saat ini tidak lagi memadai di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Menurutnya, BI seharusnya tidak hanya berperan sebagai otoritas moneter yang menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga menjadi liquidity provider untuk valas.
Misbakhun pun mempertanyakan mengapa BI tidak mengambil langkah strategis untuk mengamankan pasokan valas dalam jumlah besar di awal. Misalnya, dengan mengunci kebutuhan dolar tahunan Indonesia melalui kontrak jangka panjang.
“Kenapa Bank Indonesia tidak menjadi liquidity provider untuk valas? Berapa sih kebutuhan valas kita setahun? Misalnya US$300 miliar. Kenapa kita enggak chip in sejak awal melakukan kontrak jumlahnya yang sangat besar, US$300 miliar?,” ujar Misbakhun.
Dirinya mendorong Bank Indonesia untuk menempuh pendekatan yang lebih agresif. Seperti, melalui jalur diplomasi antarnegara.
BI, lanjut Misbakhun bisa melibatkan langsung kepala negara untuk membahas kebutuhan valas Indonesia secara lebih konkret. “Kenapa kita enggak melakukan high-level meeting, misalnya Presiden Trump, Pak Prabowo, untuk meminta liquidity itu?,” ujarnya.
(ras/mij)
