Jakarta, CNBC Indonesia – Transaksi Repo surat utang sepanjang tahun 2025 sebesar Rp751,6 triliun, atau mencapai 27% dari pangsa pasar interdealer. Hingga kuartal pertama tahun 2026, kinerja transaksi Repo kembali menunjukkan capaian dengan total nilai transaksi sebesar Rp215 triliun atau setara dengan pangsa pasar interdealer mencapai 36%.
Dari 21 Dealer Utama Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA) yang ditunjuk Bank Indonesia (BI), 13 di antaranya sudah menjadi Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) dan aktif melakukan transaksi Repo Surat Utang di SPPA.
Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan jika Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) secara resmi mulai dapat digunakan oleh Dealer Utama PUVA sebagai platform untuk menyampaikan Kewajiban Kuotasi Repo di Pasar Sekunder per 1 April 2026.
Dengan demikian, SPPA menjadi satu-satunya trading platform di Indonesia yang dapat melayani penyampaian Kewajiban Kuotasi Dealer Utama PUVA untuk Transaksi Repo, serta Kuotasi Dealer Utama Surat Utang Negara dan Kuotasi Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara.
Pejabat Sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa dengan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, SPPA menjadikan perdagangan Repo semakin inklusif, memberikan price discovery yang baik, serta meningkatkan efisiensi proses post trade dari perdagangan Repo.
“Penggunaan SPPA sebagai platform resmi untuk menyampaikan Kewajiban Kuotasi Repo di Pasar Sekunder menunjukkan bahwa SPPA dapat menjadi platform yang efisien bagi para Dealer Utama PUVA, baik untuk meningkatkan likuiditas maupun mencapai price discovery yang lebih baik di Pasar Sekunder,” ujar Jeffrey, Jumat (10/4/2026).
BEI berharap seluruh Dealer Utama PUVA dapat memanfaatkan keunggulan dan kemudahan pelaksanaan Kewajiban Kuotasi maupun transaksi Repo yang ada di SPPA. “Kami akan terus berkolaborasi dengan regulator, asosiasi, dan pelaku pasar untuk mewujudkan ekosistem pasar keuangan Indonesia yang lebih baik, meningkatkan likuiditas serta mendorong pendalaman pasar keuangan Indonesia”, tutup Jeffrey.
(ayh/ayh)
