Yogyakarta, CNBC Indonesia – Jogja FinanciaL Festival 2026 mengajak generasi muda untuk lebih mengenal industri keuangan, mulai dari produk dan layanan perbankan, hingga aktivitas investasi di pasar modal.
Gelaran hari kedua pameran dan edukasi keuangan ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, yang menyambut positif acara kehadirannya di Yogyakarta.
“Kami sangat senang sekali dan acara seperti ini sangat membantu perekonomian Jogja, teman-teman ISEI bilang Jogja tumbuh karena ekonomi kerumunan. Jadi acara seperti ini kita harapkan bisa setiap minggu, ” tukasnya di JEC, Sabtu (23/5/2026).
Tidak ketinggalan dirinya menyebut antusiasme warga Yogyakarta untuk mengikuti kegiatan dan belajar tentang produk dan layanan, serta pengelolaan keuangan.
Antusiasme masyarakat tersebut segera terpenuhi dengan pembahasan industri keuangan oleh para bankir HIMBARA dalam sesi Business Talks.
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi menuturkan, bahwa transformasi digital saat ini sangat penting dan menjadi sebuah keharusan. Terlebih di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat.
BRI sendiri, lanjutnya, terus bertransformasi untuk memperkuat layanan di masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan layanan perbankan digital BRI Mobile Banking (BRImo).
“Transaksi harian, BRImo itu sehari itu Rp32 triliun, setahun itu Rp7.500 triliun,” tukasnya.
Setali tiga uang, Direktur Finance & Strategy PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Novita Widya Anggraini mengatakan, pada periode tertentu jumlah transaksi harian layanan perbankan digital Livin’ bahkan dapat menembus 13 juta transaksi.
“Itu artinya hampir mencapai 4,5 miliar setahun untuk mengakses aplikasi Livin tersebut, itu artinya bisa dibayangkan apabila transaksi tersebut masih dilayani secara offline, secara branch,” katanya.
Penjelasan mengenai layanan perbankan digital, disambung ulasan mengenai cara bank memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah lewat produk KPR, termasuk KPR subsidi.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu menyebut program KPR subsidi memang dirancang untuk masyarakat dengan batas maksimal penghasilan tertentu agar tepat sasaran kepada kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sementara bagi masyarakat di desil 1 dan 2 yang dinilai belum mampu mengakses kredit perbankan, pemerintah menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“KPR tentu dibantu pemerintah. Pemerintah buat program KPR subsisdi yang dibatasi max income. Maksudnya ini memang menyasar masyarakat penghasilan rendah karena banyak unbanked. Kalau ada 10 desil, maka bisa dibilang yang paling sulit tinggal desil 1-2 sedangkan desil 3-8 diintervensi KPR,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Treasury & International Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Abu Santosa Sudradjat mengatakan, BNI saat ini memiliki delapan financial center dan 10 cabang internasional yang menjadi penghubung bisnis Indonesia dengan pasar dunia.
“Bisnis utama kami gateway penghubung dunia internasional dan Indonesia, dan sebaliknya,” tuturnya.
Tidak ketinggalan, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan sektor perbankan dapat ikut menentukan arah pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penyaluran pembiayaan dari perbankan menurutnya bisa menjadi motor pertumbuhan sektor-sektor tertentu, sekaligus menjadi enabler perekonomian.
“Di sinilah peran perbankan syariah dalam membangun ekonomi yang adil transparan berkelanjutan dan bermanfaat. Ekonomi tidak hanya untuk profit, jadi bagaimana kami di BSI bisa mendorong UMKM. Kami akan membiayai UMKM agar pertumbuhannya sustain,” ujarnya.
Peran Pasar Keuangan Indonesia
Sementara itu, dalam sesi Business Talks : Financial Market, PJS Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik mengungkap, bahwa pihaknya masih sangat optimis pasar modal Indonesia bisa tumbuh di 2026.
Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya ia melihat tren investasi anak muda terus meningkat.
“Dua tahun covid jumlah investor tumbuh dari 4-5 juta jadi 10 juta. Tapi kalau dibandingkan tahun 2020 dengan saat ini, angka 10 juta itu sudah jadi 27,4 juta. dalam 5 tahun ada tambah lebih dari 17 juta atau dua kali lipat,” ucapnya.
Sementara itu, pemerintah punya jurus jitu untuk mengelola APBN dengan memanfaatkan pasar keuangan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI, Suminto bilang porsi SBN untuk membiayai ekonomi nasional sangat besar.
“Ketika pemeirntah harus menguatkan melalui APBN pemerintah terbitkan SBN. Bahkan dalam konteks APBN kita APBN 85-87 persen pembiayaan utang dari penerbitan SBN bukan lagi pinjam luar negeri,” jelasnya.
Sedangkan bagi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) memanfaatkan pasar keuangan untuk mendukug proyek-proyek Pembangunan di Tanah Air.
“Mungkin contoh realnya, yaitu kalau kita lihat di Jogja ini ada tol Jogja Solo, itu kami dari PT Sarana Multi Infrastruktur juga turut berpartisipasi membiayai daripada pembangunan ruas tol Jogja Solo tersebut,” terang Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Reynaldi Hermansjah.
“Nah jadi inilah peran kami dalam melakukan pembiayaan. Salah satu contoh juga yang kemarin kebetulan juga kami kunjungi. Kemarin kami mengunjungi Rumah Sakit Akademis Universitas Gajah Mada, itu juga merupakan suatu rumah sakit yang dibiayai oleh kami,” sambungnya.
(dpu/dpu)
Add
as a preferred
source on Google
