Jakarta, CNBC Indonesia – Dua calon deputi gubernur Bank Indonesia pengganti Doni Primanto Joewono, yang masa jabatannya akan segera habis, akan mulai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR hari ini, Selasa, 1 Juni 2025.
Ricky Perdana Gozali dan Dicky Kartikoyono merupakan dua calon deputi gubernur BI yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto kepada para pimpinan DPR melalui surat presiden nomor R22/Pres/05/2025 tertanggal 6 Mei 2025.
Dicky Kartikoyono yang kini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI memaparkan, dalam masa pencalonannya dirinya berfokus pada gelombang perekonomian melalui transformasi digital.
“Menuju Asta Cita pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kenapa meretas gelombang, Pak? Kita lihat kondisi perekonomian dunia tidak sedang baik-baik saja,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi XI di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (1/7).
Ia memaparkan, saat ini dunia sedang mengalami ketidakpastian perekonomian akibat geopolitik global, pelemahan pertumbuhan ekonomi, dan polarisasi ekonomi tentu mengakibatkan banyak perubahan.
“Sehingga kita harus mengawal baterai besar di NKRI. Perekonomian kita ini kita memanfaatkan baterai besar untuk bisa meretas gelombang, mencari angin yang paling tepat untuk bisa terus mendorong Indonesia ke arah yang benar, terutama melalui bidang kami yaitu transformasi digital dan sistem pembayaran,” ungkapnya.
Dicky menyebut, dalam implementasinya, Ia memperhitungkan lingkungan strategis yang menjadi landasan untuk mencari solusi. “Visi-misi yang tentunya akan melandasi segala bentuk program kerja kita ke arah yang kita inginkan, dan strategi arah kebijakan yang kita harus ambil,” imbuhnya.
Terkait pertumbuhan ekonomi yang dalam beberapa dekade terakhir menjadi yang terendah, kata Dicky, disebabkan oleh tantangan yang terjadi saat ini yanh membutuhkan sineegi kolaborasi antar kementerian, lembaga terkait, hingga politik seperti DPR.
“Ini menjadi kata kunci bagaimana kita keluar dari meretas gelombang. Potensi yang ada dalam perekonomian kita ini,” sebutnya.
Ia memaparkan lebih jauh, saat ini produktivitas Indonesia terbatas jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Salah satunya, pemerataan infrastruktur telekomunikasi yang belum merata.
“Coverage internet kita itu cukup menantang untuk kita bisa respon, karena kalau di Jawa kita rata-rata sudah bisa punya coverage yang baik untuk sinyal telekomunikasi, tapi kalau di luar Jawa masih sangat terbatas,” ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, UMKM Indonesia masih mengalami kendala dalam akses pembiayaan. Padahal UMKM dapat menjadi tulang punggun perekonomian basional ditengah target l pertumbuhan ekonomi yang sebesar 8%.
“Di mata kami, salah satu potensi pertumbuhan ekonomi yang bisa membuka peluang untuk tumbuh lebih tinggi adalah transformasi digital, tentu diikuti dengan reformasi struktural,” ucapnya.
Menurutnya, kekuatan digital ke depan akan mengidentifikasi setiap transaksi digital melalui berbagai infrastruktur dan juga berbagai format messaging yang terstandarisasi.
“Pertama, setiap transaksi di depan, Bapak Ibu sekalian menggunakan mobile banking, internet banking, ada QRIS, itu harus mempunyai identifikasi penggunanya, payment ID. Ditangkap oleh infrastruktur SP, siapa yang bertransaksi, mulai dari untuk keperluan ekonomi maupun untuk integritas keamanannya, ini semuanya kita akan bangun. Dan ketika standarisasinya kita bisa dapatkan, ini kita bisa capture,” pungkasnya.
(fsd/fsd)
Next Article
Transformasi Digital Jadi Solusi Angkat Kelas Menengah
