Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara terbuka menyatakan keinginannya untuk kembali bertemu dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, pada akhir tahun ini. Namun, tawaran diplomatik tersebut langsung mendapat respons yang sangat dingin dari pihak Pyongyang yang mengisyaratkan persyaratan super ketat, meskipun kedua pemimpin itu disebut-sebut memiliki hubungan pribadi yang luar biasa.
Mengutip Reuters, Jumat (21/08/2026), langkah berani Trump ini diawali dengan keputusannya pada awal pekan yang secara mendadak memangkas skala latihan militer gabungan AS dengan Korea Selatan karena dinilai bermusuhan terhadap Korea Utara. Sumber terdekat membeberkan bahwa sang presiden sangat berambisi untuk memulai kembali pembicaraan demi mengamankan kemenangan politik di panggung internasional, di tengah tidak adanya prospek pasti mengenai akhir dari perang enam bulan yang menguras energi di Iran.
Pendekatan taktis ini tetap dipaksakan oleh Washington meskipun Pyongyang saat ini diketahui tengah aktif mengirim ribuan pasukan dan peralatan tempur, termasuk rudal, untuk mendukung Rusia dalam perangnya di Ukraina. Sumber tersebut juga mencatat bahwa pemerintah Korea Selatan secara pribadi sebenarnya reseptif terhadap strategi Trump ini, meskipun para pejabat di Seoul masih meragukan manfaat keamanan dari pengurangan latihan militer gabungan.
Lebih lanjut, Trump dilaporkan berpotensi melakukan perjalanan ke KTT APEC di Shenzhen, China, pada akhir tahun ini. Agenda tersebut diyakini bisa menciptakan peluang pertemuan regional yang nyata jika Korea Utara bersedia menerima keterlibatan baru. Terkait posisi resmi AS, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS memastikan bahwa Washington tetap membuka pintunya lebar-lebar.
“Amerika Serikat tetap terbuka terhadap dialog dengan Korea Utara tanpa prasyarat. Presiden dan Kim Jong Un akan bertemu lagi pada waktu yang tepat,” tuturnya.
“Tetap berkomitmen pada denuklirisasi penuh Korea Utara,” paparnya merespons isu senjata pemusnah massal.
Merespons manuver AS, adik perempuan Jong Un yang sangat berpengaruh, Kim Yo Jong, langsung menepis narasi niat baik dari pemangkasan skala latihan militer Ulchi Freedom Shield tersebut. Ia menilai bahwa kelanjutan latihan itu tetap agresif dan kebijakan AS masih sangat memusuhi negaranya. Ia juga membantah dengan tegas adanya kontak terbaru antara kakaknya dan Trump .
Sebagai bentuk protes keras yang diduga ditujukan pada latihan gabungan tersebut, pihak militer Korea Selatan mencatat bahwa Korea Utara baru saja menembakkan sekitar 10 rudal balistik di lepas pantai timurnya pada hari Kamis.
“Jika pihak AS mencoba mempromosikan langkah-langkah yang telah mereka ambil kali ini sebagai semacam ‘sikap niat baik’, mereka tidak akan mendapatkan jawaban yang mereka inginkan,” tegas Yo Jong.
Profesor di Institut Studi Timur Jauh Universitas Kyungnam, Lim Eul-chul, menilai bahwa respons awal Korea Utara secara jelas memisahkan antara hubungan pribadi yang luar biasa antara Donald dan Jong Un, dengan urusan pertahanan militer antarnegara.
“Hubungan pribadi tidak akan pernah dibiarkan mengorbankan kepentingan keamanan nasional atau upaya untuk memperkuat kemampuan militer,” papar Eul-chul.
“Dengan kata lain, Pyongyang memberi isyarat bahwa diplomasi personal memiliki batasan dan tidak akan mengesampingkan prioritas strategis,” jelasnya.
Sementara itu, Peneliti Senior di Stimson Center, Jenny Town, membeberkan bahwa prasyarat yang ditetapkan Pyongyang merupakan standar yang teramat tinggi bagi AS. Syarat tersebut mencakup perubahan besar pada kebijakan AS untuk menghapus seluruh elemen permusuhan, hingga pengakuan mutlak atas status nuklir Korea Utara atau minimal deklarasi resmi bahwa denuklirisasi bukan lagi tujuan utama Washington.
“Sejauh mana Trump bersedia memenuhi kondisi tersebut untuk mengamankan pertemuan dalam jangka waktu yang kini telah ditetapkannya adalah pertanyaan terbuka,” ungkap Jenny.
Sejarah mencatat bahwa Trump sebelumnya telah mengadakan serangkaian pertemuan puncak yang bersejarah dengan Jong Un pada 2018 dan 2019. Namun, upaya diplomasi itu kandas berantakan akibat tuntutan sepihak AS agar Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya. Sejak saat itu, Trump berulang kali menyebut Korea Utara sebagai kekuatan nuklir di publik, meskipun pemerintahannya secara formal tidak pernah mau mengakuinya sebagai negara bersenjata nuklir.
Kini, posisi tawar Kim Jong Un jauh lebih kuat. Jenny menyoroti bahwa Kim Jong Un saat ini memiliki lebih sedikit insentif untuk menyetujui pertemuan demi pelonggaran sanksi dibandingkan pada masa jabatan pertama Trump. Hal ini dikarenakan meroketnya hubungan dagang Korea Utara dengan China dan Rusia yang sukses menggerakkan napas ekonominya.
“Korea Utara memiliki opsi dan sedang membina hubungan dengan negara-negara yang tidak memerlukan pengorbanan tetapi hanya usulan yang saling menguntungkan,” tuturnya.
“Hanya ada sedikit insentif baginya untuk bergegas kembali ke negosiasi di mana ada ekspektasi baginya untuk menyerahkan apa pun, apalagi sesuatu yang ia anggap penting bagi pertahanan negara,” tambahnya.
Meski terkesan sangat keras, Peneliti Senior di Institut Unifikasi Nasional Korea, Hong Min, melihat bahwa pernyataan Yo Jong sebenarnya dirancang khusus untuk tetap membuka peluang diplomasi. Ia mencatat bahwa Pyongyang sengaja menghilangkan penyebutan perang Iran di Timur Tengah agar tidak mengiritasi Donald.
“Tujuan intinya tampaknya adalah mendorong postur AS yang lebih akomodatif,” kata Min.
“Pernyataan Yo Jong tampaknya bukan sebuah penolakan dialog melainkan upaya untuk mengelola persepsi Donald, membentuk pemahamannya tentang Korea Utara dan meletakkan dasar bagi kemungkinan pembicaraan AS-Korea Utara di masa depan,” paparnya.
(tps/tps)
