Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) mulai hari ini, Selasa (1/9/2026) akan lebih selektif menggelontorkan insentif likuiditas kepada perbankan, melalui pembaruan skema insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM).
KLM itu sendiri merupakan insentif berupa pengurangan giro wajib minimum (GWM) perbankan kepada BI, supaya dapat memberikan ruang dana bagi bank untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif dan prioritas.
Melalui pembaruan skema insentif ini, BI ingin memastikan kebijakan tambahan likuditas benar-benar digunakan untuk memperkuat fungsi intermediasi perbankan, bukan untuk menambah kepemilikan surat-surat berharga (SSB).
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Alexander Lubis mengatakan, bank dengan porsi kepemilikan surat berharga yang sudah tinggi dari ambang batas rasio 19% dari total pendanaan tidak akan memperoleh tambahan insentif likuiditas.
“Kalau anda SSB-nya lebih dari 19 persen, surat-surat berharganya, ya kita tidak tambahin lagi,” ujar Alexander dalam Taklimat Media BI, Jakarta, dikutip hari ini.
Dalam kebijakan baru tersebut, BI akan menyediakan tambahan insentif likuiditas sebesar 2% dalam rangka pendalaman pasar uang (PPU) itu. Sementara itu, insentif untuk pembiayaan sektor-sektor produktif tetap diberikan hingga 4%.
Dengan demikian, komposisi KLM yang selama ini mencapai sekitar 5,5% akan disesuaikan menjadi 4% untuk pembiayaan sektor produktif dan 2% untuk insentif dalam rangka pendalaman pasar uang itu.
Alexander menjelaskan perubahan kebijakan tersebut didasarkan pada hasil pemantauan BI terhadap perilaku portofolio perbankan yang berbeda-beda.
Sebagian bank tercatat agresif menyalurkan kredit sehingga kepemilikan surat berharganya menurun karena likuiditas digunakan untuk pembiayaan. Namun di sisi lain, terdapat bank yang memiliki porsi surat berharga relatif besar, sementara pertumbuhan kreditnya belum optimal.
Karena itu, BI ingin mendorong distribusi likuiditas yang lebih efisien melalui pasar uang. Bank yang memiliki kelebihan likuiditas dan kepemilikan surat berharga tinggi diharapkan dapat melakukan transaksi repo sehingga likuiditas dapat mengalir ke bank yang membutuhkan pendanaan.
“Harapan kita tadi sebenarnya itu tercipta di pasar uangnya. Karena bank-bank yang tadi yang kekurangan ini yang akan butuh SSB,” katanya.
Hingga saat ini, realisasi KLM tercatat mencapai sekitar Rp447 triliun atau setara 5% dari dana pihak ketiga (DPK). Penyaluran terbesar berasal dari kelompok bank BUMN dan bank swasta nasional.
(arj/arj)
