Jakarta, CNBC Indonesia – CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menjelaskan skema pembagian rekening bank bagi seluruh masyarakat Indonesia. Khusus wilayah Aceh, rekening akan diberikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), sementara Bank Rakyat Indonesia (BRI) akan melayani seluruh wilayah lainnya di Indonesia.
“Memang BRI dan BSI, manajemennya sudah berkoordinasi untuk merencanakan akselerasi pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI. Sementara untuk Aceh, secara khusus akan dilaksanakan melalui BSI secepatnya,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (9/9/2026).
Meski demikian, mekanisme yang lebih rinci masih dalam proses perancangan. Rosan juga belum dapat memastikan kapan kebijakan ini mulai diterapkan.
“Mekanismenya sedang segera dirancang,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa rekening bank tersebut nantinya akan secara otomatis dimiliki oleh warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Rekening itu akan terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan disiapkan sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan nasional.
“Begitu mereka berusia 17 tahun, langsung otomatis diberikan KTP sekaligus rekening koran,” kata Airlangga dalam Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Selasa (8/9/2026).
Setiap rekening yang dibuka secara otomatis tersebut akan langsung memperoleh saldo awal dari pemerintah sebesar Rp50 ribu. Dana tersebut dipastikan tidak akan terpotong biaya administrasi maupun biaya lainnya.
Menurut Airlangga, pemerintah akan menyiapkan aturan khusus bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar saldo awal tersebut tetap utuh di rekening penerima.
Airlangga menambahkan, rekening tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dana, tetapi juga akan menjadi instrumen penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial (bansos), secara langsung kepada masyarakat.
Dengan rekening yang terhubung dengan data kependudukan, pemerintah berharap penyaluran bantuan dapat menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien.
Selain itu, pemerintah juga akan mengintegrasikan rekening tersebut dengan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), fasilitas QRIS akan tersedia secara otomatis tanpa dikenakan biaya merchant discount rate (MDR).
“Ada payment system QR yang otomatis tersedia. QR tidak dikenakan biaya, sehingga nol biaya bagi para pedagang. Diharapkan hal ini dapat mendorong UMKM sekaligus perekonomian syariah,” ujar Airlangga.
(fsd/fsd)
