Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69%, sedangkan inklusi keuangan lebih dari 93%. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, capaian tersbeut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Friderica menyebut angka itu berasal dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, yang dilaksanakan OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Ini hasil kerja sama sangat baik antara pemerintah, OJK,BI (Bank Indonesia), dan pemda (Pemerintah Daerah),” ujarnya dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2026, JIEXPO Convention Centre, 22 Oktober 2026.
Wanita yang akrab disapa Kiki ini mengatakan, sejumlah program unggulan telah menunjukkan hasil nyata. Di antaranya program Kredit Melawan Rentenir dan pembiayaan untuk sektor prioritas.
“Hasilnya sangat nyata beberapa program unggulan kita kredit melawan renternir Rp 64 triliun, sektor priortias Rp 54 triliun, 1 rekening 1 pelajar,” ucapnya.
“Kami memberikan edukasi Kepada anak-anak dan dibantu seluruh pelaku jasa keuangan bank nasional, bank daerah, untuk buka simpel dengan modal awal Rp5.000 kami sudah datang ke sekolah rakyat,” lanjutnya.
Khusus untuk program pembiayaan tersebut, Friderica melaporkan bahwa selama Agustus hingga Oktober 2026 telah tersalurkan kredit kepada 2,1 juta debitur dengan nilai Rp53 triliun. Penyaluran itu didukung 350 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk bank pembangunan daerah (BPD), bank perekonomian rakyat (BPR), dan lembaga pembiayaan lainnya.
“Kita akan buka dewan nasional kesejahteraan keuangan sesuai amanat yang akan semakin memastikan setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk meningkatkan kesejahteraan,” tutupnya.
(rob/rob)
