Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 19 tokoh di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Salah satunya adalah kakeknya sendiri, R.M Margono Djojohadikusumo.
Margono merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah ekonomi Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok di balik pendirian Bank Negara Indonesia (BNI), bank nasional pertama yang didirikan tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.
Gagasan mendirikan bank nasional muncul tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Saat itu, Margono bersama ekonom nasional lainnya, Soerachman Tjokroadisurjo, menilai Indonesia membutuhkan bank sentral sendiri sebagai salah satu fondasi kedaulatan negara.
Namun, keduanya memiliki pandangan berbeda mengenai cara membangun institusi tersebut.
Margono, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung, berpandangan bahwa Indonesia harus membangun bank sentral dari kekuatan sendiri. Menurutnya, kemerdekaan politik harus diikuti dengan kemerdekaan ekonomi, termasuk melalui keberadaan lembaga keuangan yang benar-benar dimiliki dan dibangun oleh bangsa Indonesia.
Pasalnya, sejak era kolonial, Indonesia belum pernah memiliki bank nasional yang didirikan oleh rakyat Indonesia sendiri. Momentum kemerdekaan pun dianggap sebagai kesempatan untuk membangun institusi keuangan nasional dari awal.
Sementara itu, Soerachman memiliki pandangan yang lebih pragmatis. Mengutip buku Dari De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (2014), ia berpendapat Indonesia sebaiknya menghidupkan kembali De Javasche Bank (DJB), bank yang sebelumnya didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Pertimbangannya, DJB telah memiliki pengalaman panjang dalam mengelola sistem keuangan serta didukung sumber daya manusia yang berpengalaman. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu membangun lembaga baru dari nol.
Perdebatan tersebut semakin krusial ketika Belanda kembali datang ke Indonesia dengan ambisi menguasai tanah air setelah kemerdekaan.
Mengutip buku Semarang Sebagai Simpul Ekonomi (2022), Belanda berupaya menghidupkan kembali DJB sebagai bank sentral berdasarkan izin Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 2 Januari 1946.
Langkah tersebut menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi Indonesia. Terlebih, DJB berencana mencetak dan mengedarkan uang buatan Belanda yang berpotensi mengganggu perekonomian Republik Indonesia.
Di tengah situasi tersebut, gagasan Margono untuk membangun bank nasional semakin menemukan relevansinya.
Bahkan, Margono telah bergerak sejak awal kemerdekaan. Ia dikabarkan telah memperoleh restu Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk mendirikan bank nasional bernama Bank Negara Indonesia sejak September 1945.
Ia juga mengurus yayasan perbankan milik negara yang dikenal sebagai Yayasan Poesat Bank Indonesia.
Pendirian BNI
Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada 5 Juli 1946, pemerintah resmi mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1946.
Margono dipercaya menjadi pemimpin pertama BNI. Modal awal bank tersebut berasal dari patungan rakyat Indonesia sendiri, mencerminkan semangat kemandirian ekonomi yang sejak awal diperjuangkan dalam pendiriannya.
BNI saat itu tidak hanya menjalankan fungsi sebagai bank sentral, tetapi juga memperoleh kewenangan melakukan kegiatan perbankan umum. Mulai dari pemberian kredit, penerbitan obligasi, hingga menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.
Dalam perkembangannya, BNI juga menjadi salah satu instrumen perjuangan Indonesia menghadapi Belanda di bidang ekonomi.
Persaingan antara BNI dan DJB kemudian memunculkan dualisme bank sentral di Indonesia. Situasi semakin memanas ketika BNI menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) untuk menandingi uang NICA yang dikeluarkan Belanda melalui DJB.
Kondisi tersebut memicu peperangan mata uang atau currency war antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda.
Namun, perjuangan BNI tidak berjalan mulus. Ketika Belanda kembali menduduki sejumlah wilayah Indonesia, operasional bank tersebut ikut terganggu. Banyak kantor cabang BNI terpaksa tutup dan sebagian kekayaannya dirampas oleh Belanda.
Akibatnya, BNI tidak dapat menjalankan fungsi sebagai bank sentral secara optimal. Kendati demikian, kondisi tersebut lebih disebabkan oleh situasi perang dan gangguan eksternal dibandingkan persoalan pengelolaan internal bank.
Setelah perang melawan Belanda berakhir pada 1949, BNI kembali menjalankan aktivitasnya. Akan tetapi, peran bank tersebut sebagai bank sentral perlahan berakhir setelah pemerintah mengambil alih De Javasche Bank pada 1951 dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia pada 1953.
Sejak saat itu, fungsi bank sentral beralih kepada Bank Indonesia. Status BNI sebagai bank sentral kemudian resmi dicabut pada 1968 dan bank tersebut bertransformasi menjadi bank umum milik negara.
Meski demikian, peran Margono Djojohadikusumo dalam sejarah perbankan nasional tetap tercatat penting. Gagasannya mendirikan bank yang dibangun dengan kekuatan bangsa sendiri menjadi salah satu tonggak awal kemandirian sistem keuangan Indonesia setelah merdeka.
(Zefanya Aprilia/asr)
