Jakarta, CNBC Indonesia – Penerbitan surat utang korporasi di Indonesia mengalami penurunan tajam sepanjang 2026. PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) mencatat, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp139,6 triliun hingga akhir September 2026, turun 12,75% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Rating Director PEFINDO Hendro Utomo mengatakan, meskipun mengalami penurunan, nilai penerbitan tersebut masih lebih besar dibandingkan nilai surat utang yang jatuh tempo. Hal ini menunjukkan kebutuhan pendanaan perusahaan masih menopang aktivitas penerbitan, meskipun ruang pertumbuhannya mulai terbatas.
“Kenaikan biaya dana menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan perusahaan untuk menerbitkan surat utang baru, di tengah persaingan yang semakin ketat dengan instrumen lain seperti Surat Berharga Negara atau SBN dan SRBI dari Bank Indonesia yang juga menawarkan imbal hasil yang menarik dibandingkan risikonya,” ujar Hendro dalam TICMI Capital Market and Business Conference (TCMBC) di Gedung BEI, Kamis (12/11/2026).
Hendro mencontohkan, rata-rata kupon obligasi dengan peringkat AAA dan tenor tiga tahun yang sebelumnya turun ke sekitar 5,5% pada akhir 2025, kini kembali meningkat menjadi sekitar 7,5% pada paruh kedua 2026.
“Ini menunjukkan bahwa tekanan biaya dana tidak hanya berasal dari perubahan risiko kredit, tapi juga berasal dari peningkatan yield acuan di pasar,” jelasnya.
Kenaikan yield di pasar surat utang juga membuat persaingan dengan pembiayaan melalui perbankan semakin ketat, terutama bagi perusahaan dengan peringkat single A ke bawah. Kondisi ini membuat penerbitan obligasi semakin menghadapi tantangan untuk bersaing dengan kredit perbankan sebagai alternatif sumber pendanaan perusahaan.
Hendro menjelaskan, obligasi berperingkat AAA dan AA masih menawarkan yield yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata suku bunga kredit perbankan. Dengan demikian, instrumen tersebut masih menjadi alternatif pendanaan yang kompetitif bagi perusahaan dengan kualitas kredit tinggi.
Namun, keunggulan biaya pendanaan melalui obligasi semakin terbatas pada kelompok peringkat single A dan triple B karena perusahaan harus menawarkan premi risiko kredit yang lebih besar.
Tekanan biaya pendanaan tersebut turut memengaruhi pilihan tenor penerbitan. PEFINDO mencatat, penerbitan surat utang korporasi semakin didominasi tenor pendek, seiring keengganan perusahaan untuk mengunci biaya dana yang tinggi dalam jangka panjang.
Porsi penerbitan obligasi dengan tenor satu tahun meningkat dari sekitar 22% pada 2025 menjadi 34% per September 2026. Sebaliknya, porsi tenor lima tahun turun menjadi 23,7%.
“Kecenderungan emiten memilih pendanaan berjangka pendek di tengah tingginya suku bunga disebabkan oleh keengganan perusahaan untuk mengunci biaya dana dalam periode yang lebih panjang,” ungkap Hendro.
Meski memberikan fleksibilitas bagi perusahaan di tengah tingginya suku bunga, strategi memilih tenor pendek juga meningkatkan risiko refinancing akibat ketidakpastian kondisi pendanaan pada masa mendatang.
Dari sisi peringkat, penerbitan surat utang korporasi masih didominasi kelompok investment grade. Namun, komposisinya mengalami perubahan dengan porsi obligasi berperingkat AAA yang turun dari sekitar 58% pada 2025 menjadi 41%.
Menurut Hendro, perubahan tersebut menunjukkan aktivitas penerbitan yang semakin tersebar di antara kelompok peringkat dan tidak serta-merta mencerminkan penurunan kualitas kredit pasar. Meski demikian, meningkatnya kontribusi obligasi dengan peringkat lebih rendah turut memengaruhi komposisi biaya pendanaan karena kelompok tersebut harus menawarkan kupon lebih tinggi.
Adapun berdasarkan tujuan penggunaan dana, modal kerja masih menjadi kebutuhan utama dengan kontribusi sekitar 52% dari total penerbitan. Selanjutnya, sekitar 28% penerbitan digunakan untuk refinancing.
PEFINDO juga mencatat peningkatan penerbitan surat utang untuk kebutuhan investasi, dari sebelumnya 8% menjadi 19%.
“Pergeseran ini mengindikasikan bahwa di tengah kenaikan biaya dana, sebagian perusahaan tetap memanfaatkan pasar surat utang untuk mendukung pengembangan usaha,” tutur Hendro.
Dengan demikian, penerbitan surat utang korporasi tidak hanya didorong kebutuhan pembiayaan kembali, tetapi juga kebutuhan modal kerja dan investasi perusahaan.
(ayh/ayh)
