Yogyakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan jumlah masyarakat Indonesia yang bertransaksi aset kripto telah menembus lebih dari 21 juta akun dan mayoritas berasal dari kelompok usia muda.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK Adi Budiarso mengatakan tingginya animo masyarakat terhadap aset digital menunjukkan ekonomi digital Indonesia berkembang sangat cepat.
“Ada sekitar 21 juta akun yang transaksi dan usianya rata-rata di bawah 20 tahun,” ujar Adi dalam Jogja Financial Festival (Finfest) 2026 di Yogyakarta, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, kemudahan akses digital membuat masyarakat semakin mudah masuk ke sektor keuangan, mulai dari sistem pembayaran digital hingga investasi aset kripto.
“Digital ini new economy. Masyarakat lebih mudah masuk ke ekonomi melalui digitalisasi seperti QRIS,” katanya.
Adi menjelaskan perkembangan aset digital di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah aset kripto yang dapat diperdagangkan juga melonjak signifikan.
“Kalau kita lihat aset yang dapat diperdagangkan dari 2023 sampai 2026 bukan menurun tapi meningkat. Dari 501 sekarang menjadi sekitar 1.464 aset,” ujarnya.
Ia menambahkan tingginya transaksi aset kripto juga mulai memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Penerimaan pajak dari transaksi kripto disebut telah mencapai lebih dari Rp1,7 triliun.
Sementara itu, nilai transaksi aset kripto sepanjang 2025 tercatat mencapai sekitar Rp422 triliun.
Meski demikian, OJK mengingatkan investasi kripto memiliki risiko tinggi sehingga masyarakat harus berhati-hati sebelum berinvestasi.
“Mekanisme perdagangan aset keuangan digital sangat mudah dan ini kami wanti-wanti untuk berhati-hati,” katanya.
Adi mengingatkan masyarakat hanya bertransaksi melalui pedagang aset kripto yang memiliki izin resmi. Saat ini terdapat 25 pedagang aset kripto yang telah mengantongi izin.
“Tips saya cek di OJK, mana yang kira-kira punya izin. Pedagang yang punya izin saat ini ada 25,” ujarnya.
Ia juga menekankan investasi kripto sebaiknya dilakukan setelah masyarakat memiliki tabungan dan dana kebutuhan pokok yang memadai.
“Pakai uang untuk investasi kripto itu setelah Anda menabung untuk pensiun dan dana untuk hidup. Ini risiko tinggi tapi return tinggi,” katanya.
Menurutnya, perkembangan industri aset digital di Indonesia kini semakin kuat setelah pengawasan sektor aset kripto resmi berada di bawah OJK melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
“Pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan memenuhi prinsip same regulation, same supervision,” ujarnya.
Selain aset kripto, OJK juga tengah menyiapkan berbagai inovasi baru di sektor keuangan digital, termasuk tokenisasi aset yang memungkinkan masyarakat berinvestasi dalam nominal kecil melalui teknologi blockchain.
“Musik bahkan industri kreatif bisa memanfaatkan teknologi blockchain dan kripto. Jadi kita bisa menggunakan teknologi ini untuk alat investasi dalam bentuk token,” pungkasnya.
(mkh/mkh)
Add
as a preferred
source on Google
