Jakarta, CNBC Indonesia – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah merealisasikan belanja operasional lembaga hingga saat ini mencapai sekitar Rp830 miliar dari total anggaran operasional tahunan sebesar Rp2 triliun.
Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menjelaskan, alokasi anggaran LPS secara umum terbagi menjadi dua kelompok utama, yakni biaya operasional dan anggaran kebijakan.
“Untuk alokasi belanja ada dua, realisasi untuk biaya operasional. Biaya operasional kami 2 triliun Bapak Ibu sekalian, Rp 2 triliun setahun. Sekarang kami sudah menggunakan sekitar Rp 830 miliar,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Realisasi anggaran operasional yang sebesar 41,5% tersebut digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas dan fungsi lembaga dalam menjalankan mandat penjaminan simpanan serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Selain biaya operasional, lanjutnya, LPS juga mengalokasikan anggaran kebijakan yang berfungsi sebagai dana cadangan atau buffer untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan bank bermasalah, khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
Anggaran tersebut digunakan mulai dari kegiatan pengawasan (surveillance), proses penanganan, hingga penyelesaian atau resolusi bank yang mengalami permasalahan.
“Anggaran kebijakan ini semacam buffer gitu ya, buffer untuk jaga-jaga apabila ada resolusi dan memang untuk BPR kami mengalokasikan anggaran kebijakan tersebut dalam rangka untuk mulai dari surveillance,” ungkapnya.
Anggito menjelaskan bahwa dari anggaran kebijakan yang telah direalisasikan, sekitar Rp400 miliar digunakan untuk proses resolusi BPR, termasuk pembayaran premi serta klaim penjaminan kepada nasabah bank yang ditangani LPS.
Dana tersebut menjadi bagian dari upaya LPS dalam memastikan hak-hak nasabah tetap terlindungi ketika suatu bank dicabut izin usahanya dan masuk ke tahap likuidasi atau penyelesaian.
Lebih lanjut, LPS memperkirakan kebutuhan dana untuk pembayaran klaim penjaminan hingga akhir tahun dapat mencapai sekitar Rp1,18 triliun.
“Nah tentu ini angka ini bergerak tergantung kepada berapa jumlah BPR yang akan kita resolusi dari dari OJK nanti,” tutupnya.
(ayh/ayh)
Add
as a preferred
source on Google
