Jakarta, CNBC Indonesia – Nama kakek presiden Prabowo Subianto, Margono Djohohadikusumo ternyata punya peranan penting dalam mendirikan bank pertama di Indonesia. Bersama dengan Soerachman, merupakan sosok pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).
Pada awal kemerdekaan, kedua ekonom itu memandang penting mendirikan bank sentral di Indonesia. Namun memiliki cara pandang berbeda untuk melakukannya.
Margono selaku Dewan Pertimbangan Agung berpendapatan Indonesia perlu mendirikan bank sentral dengan jarih payang bangsa, bukan warisan bank asing. Sementara Soerachman yang menjabat sebagai Menteri Kemakmuran berpandangan sebaliknya, yakni harus menghidupkan kembali De Javasche Bank (DJB) buatan Belanda.
Bank itu dinilai telah mengawal ekonomi Indonesia lebih lama, belum lagi terdapat tenaga yang mumpuni. Artinya juga Indonesia tidak perlu membangun bank lagi dari awal.
Di tengah perdebatan, Belanda datang dengan kabar ingin menjajah kembali Indonesia. Belanda akan menghidupkan kembali DJB sebagai bank sentral.
“Belanda ingin menghidupkan kembali DJB sebagai bank sentral berdasarkan izin Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 2 Januari 1946,” tulis penyusun buku Semarang Sebagai Simpul Ekonomi (2022).
Jelas keberadaannya akan mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia. Belum lagi rencana DJB mencetak dan mengedarkan uang buatan Belanda untuk mengacaukan ekonomi Indonesia.
Dengan situasi ini membuat gagasan Margono kian logis. Dia juga telah bergerak lebih cepat untuk mewujudkannya, termasuk mengantongi restu dari presiden dan wakil presiden Soekarno dan Hatta untuk mendirikan bank nasional bernama Bank Negara Indonesia.
Pendiriannya sejak September 1945. Bukan hanya keberadaan BNI, dia juga meminta restu untuk mengurusi yayasan perbankan milik negara bernama Yayasan Poesat Bank Indonesia.
Pemerintah resmi mendirikan BNI sebagai bank sentral pada 5 Juli 1946, berdasarkan Perpu No.2 tahun 1946. Bersamaan dengan pekerjaannya sebagai bank sentral, BNI juga memiliki tugas sebagai bank umum mulai dari pemberian kredit, pengeluaran obligasi, dan penerimaan simpanan giro, deposito, atau tabungan.
Margono menduduki kursi pemimpin awal BNI, sementara modalnya berasal dari patungan rakyat Indonesia. Namun awal kemunculannnya, BNI menemukan kesulitan.
BNI harus menjadi ujung tombak pertempuran di sektor ekonomi melawan DJB dari Belanda. BNI menerbitkan uang bernama Oeang Republik Indonesia (ORI) melawan NICA buatan DJB.
Akan tetapi di lapangan, banyak wilayah yang bisa diambil Belanda. Hal ini membuat tugas BNI sebagai bank sentral tidak optimal, karena operasional mandek membuat banyak cabang BNI di daerah tutup dan asetnya dirampas Belanda.
Setelah perang melawan Belanda selesai pada 1949, BNI mulai aktif kembali. Namun fungsinya sebagai bank sentral memudar pada 1953.
Saat itu, pemerintah mengambil alih DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia yang bertugas sebagai bank sentral. Status bank sentral dari BNI resmi dicabut pada 1968, sejak saat itu berubah menjadi bank pelat merah.
(hsy/hsy)
Add
as a preferred
source on Google
