Jakarta, CNBC Indonesia – Ketidakpastian luar biasa kini tengah menyelimuti jalanan Yerusalem menjelang pemilihan umum yang akan digelar kurang dari sebulan lagi. Kontestasi ini diyakini akan menjadi titik balik krusial bagi Israel yang telah berubah drastis pasca-serangan 7 Oktober 2023 dan pertempuran berdarah selama hampir tiga tahun di Gaza, Lebanon, serta Iran.
Mengutip The Guardian, Kamis (1/10/2026), pertarungan politik di negara tersebut masih berada di ujung tanduk. Selama lebih dari dua tahun, sebagian besar jajak pendapat secara konsisten memprediksi bahwa koalisi partai yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan merosot di bawah ambang batas 61 kursi parlemen (Knesset) yang diwajibkan untuk membentuk pemerintahan baru.
Namun, tidak ada jalan yang mulus menuju tampuk kekuasaan bagi lawan utamanya, mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Gadi Eisenkot. Jajak pendapat terbaru Channel 13 pekan lalu merekam kebuntuan ekstrem: partai-partai penentang Netanyahu diproyeksikan memenangkan 52 kursi, melawan 51 kursi untuk blok perdana menteri, di mana keduanya gagal mencapai mayoritas 61 kursi.
Partai Yashar pimpinan Eisenkot menduduki puncak jajak pendapat dengan 22 kursi, sementara partai Likud milik Netanyahu diproyeksikan hanya meraup 18 kursi. Langkah Eisenkot terhambat karena ia dengan tegas menolak berkoalisi dengan partai-partai yang mewakili warga Palestina di Israel, yang diproyeksikan akan mengamankan 12 kursi krusial. Akibatnya, parlemen yang sangat terfragmentasi tampaknya akan kembali terjadi.
Amarah Publik & Badai Ekonomi
Suasana pesimisme dan keraguan kini sangat kental terasa di tengah masyarakat. Kepercayaan publik terhadap institusi negara anjlok drastis ke level 34% pada 2025, dibandingkan 61% pada 2012 silam. Tragedi 7 Oktober diyakini menjadi beban terberat bagi petahana, di mana 68% responden Yahudi menjadikannya sebagai faktor penentu arah suara mereka.
Seorang pemilik toko di Jalan Jaffa, Ilda, menuntut pertanggungjawaban penuh pemerintah, terutama usai mencuatnya investigasi Haaretz yang mengeklaim Netanyahu telah diperingatkan soal potensi serangan Hamas.
“Setelah 7 Oktober, semua orang di pemerintahan ini harus disalahkan,” tegasnya.
“Setelah jurnalis mengungkap apa yang terjadi, lihat apa yang mereka lakukan: mereka menyerang jurnalis alih-alih mengambil tanggung jawab,” paparnya.
Ketidakpuasan ini juga merembet ke urusan perut. Di tengah konflik regional dan kacaunya rantai pasokan, harga makanan segar di Israel telah melonjak tajam hingga 9,5% selama dua tahun terakhir. Turgeman, seorang warga yang tengah bersantai di Jaffa, mengaku sudah muak dengan kebijakan pro-perang rezim saat ini yang mengabaikan krisis ekonomi.
“Saya akan memilih siapa saja kecuali perdana menteri 7 Oktober,” ucapnya.
“Kita butuh perdana menteri yang normal, seseorang yang juga peduli dengan ekonomi dan harga-harga yang melonjak akibat perang,” kata Turgeman.
Petaka Wajib Militer & Penjegalan Partai Arab
Posisi Netanyahu kian terjepit setelah Mahkamah Agung pada tahun 2024 memutuskan untuk menghapus pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks (Haredi). Putusan ini menyulut protes anti-wamil, penutupan jalan, hingga bentrokan dengan polisi. Kaum Haredi muda kini meluapkan kemarahannya kepada Netanyahu karena gagal meloloskan undang-undang yang melindungi hak pengecualian mereka.
Mahasiswa ultra-Ortodoks, Pinchas, menilai dinamika ini akan mendorong generasi mudanya untuk melawan arahan para rabi (pemuka agama) saat memilih nanti.
“Semua pilihan dalam pemilu ini adalah sampah, tetapi saya pikir saya akan memilih Eisenkot,” ungkapnya.
Di sisi lain kubu oposisi, jalan Eisenkot untuk mendepak Netanyahu kini terancam bubar jalan usai Komite Pemilihan Pusat pekan lalu melakukan pemungutan suara untuk melarang Ra’am dan Joint List, dua partai Palestina utama di negara tersebut, dari keikutsertaan pemilu.
Pelarangan kontroversial ini dipicu oleh petisi dari partai sayap kanan ekstrem Otzma Yehudit pimpinan Itamar Ben-Gvir yang menuduh partai Arab tersebut mendukung terorisme. Petisi balasan dari partai Demokrat untuk melarang Otzma Yehudit atas hasutan rasisme justru ditolak mentah-mentah.
Nasib pelarangan ini sekarang berada di tangan Mahkamah Agung. Jika partai Arab diizinkan maju, mereka akan menjadi penentu kunci bagi prospek Eisenkot membentuk pemerintahan. Bagi warga Arab Israel asal Mashhad, Amir, partisipasi politik ini menjadi satu-satunya instrumen untuk melawan rasisme sistemik pasca-7 Oktober.
“Pemilu ini adalah tentang kekuatan kita sebagai komunitas Arab dan kemampuan kita untuk memiliki suara politik yang berpengaruh,” katanya.
“Kita butuh perwakilan Arab yang kuat dan bersatu pada isu kesetaraan, diskriminasi, dan perjuangan Palestina, sambil bekerja sama ketika itu menguntungkan komunitas kita.”
(tps/luc)
