Jakarta, CNBC Indonesia – Tidak banyak warga negara asing yang bisa masuk ke lingkungan Istana Merdeka pada era Presiden Soeharto. Namun pada 1971, seorang wartawan asal Israel secara terang-terangan berhasil berada di kompleks pusat pemerintahan Indonesia dan bahkan sempat mengisi buku tamu Istana.
Kehadirannya kemudian menjadi sorotan karena terjadi saat Indonesia belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sosok tersebut adalah Ted Lurie, wartawan Jerusalem Post. Berdasarkan pemberitaan Merdeka (1 September 1971), Lurie datang ke Indonesia pada Agustus 1971 untuk menghadiri kongres Press Foundation of Asia di Bali sebagai perwakilan media tempatnya bekerja.
Awalnya, keberadaan Lurie di Indonesia tidak menimbulkan masalah. Dia mengikuti kegiatan kongres pers bersama wartawan lain dari berbagai negara di Bali. Persoalan baru muncul ketika Lurie bersama sekitar 15 wartawan peserta kongres melakukan kunjungan ke Jakarta. Salah satu agenda rombongan adalah mendatangi Istana Merdeka.
Saat berada di Istana, identitas Lurie sebagai warga negara Israel diketahui. Fakta tersebut langsung menjadi perhatian karena pemerintah Indonesia saat itu tidak mengizinkan warga negara Israel masuk ke Indonesia secara bebas.
Lurie sendiri mengakui bahwa dirinya sempat memasuki Istana Merdeka dan menandatangani buku tamu. Namun, sebelum kesempatan bertemu Presiden Soeharto terjadi, dia memilih mundur karena menyadari kehadirannya dapat menimbulkan persoalan bagi pihak lain.
“Saya memahami bahwa kehadiran saya akan menyusahkan rekan-rekan saya. Jadi saya menarik diri meskipun sudah menandatangani buku tamu,” kata Lurie, dikutip dari Harian Kami (1 September 1971).
Meski tidak jadi bertemu Presiden Soeharto, kabar mengenai keberadaan wartawan Israel di Istana Merdeka sudah menyebar luas. Pertanyaan kemudian muncul: bagaimana seorang warga negara Israel bisa mendapatkan akses hingga ke lingkungan Istana Presiden?
Pihak Istana membenarkanLurie memang sempat berada di Istana Merdeka. Namun, mereka menegaskan tidak pernah terjadi pertemuan antara Lurie dengan Presiden Soeharto.
“Kita tidak bisa mengatakan Lurie tidak ke sini. Itu tidak benar,” demikian keterangan pihak Istana yang dikutip Harian Merdeka (1 September 1971).
Pemerintah kemudian melakukan penyelidikan untuk mencari tahu bagaimana Lurie bisa masuk ke Indonesia. Kepada Harian Merdeka (4 September 1971), Direktorat Jenderal Imigrasi mengaku tidak mengetahui bagaimana wartawan Israel tersebut memperoleh izin masuk.
Di tengah polemik tersebut, panitia Press Foundation of Asia memberikan penjelasan. Mereka menyebut Lurie datang sebagai wartawan yang mewakili institusi pers, bukan sebagai utusan pemerintah Israel.
Panitia mengaku mengetahui kewarganegaraan Lurie. Namun, karena dia telah mendapat undangan resmi sebagai peserta konferensi, mereka merasa tidak dapat menolak kehadirannya.
“Sebagai tuan rumah penyelenggara tentu tidak sopan sekali untuk menolak kedatangan salah seorang peserta undangan,” kata pihak penyelenggara, dikutip dari Harian Kami (1 September 1971).
Presiden Soeharto akhirnya memerintahkan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Hasil pengusutan kemudian mengungkap bahwa Lurie ternyata memperoleh izin khusus dari Kedutaan Besar Indonesia di Singapura untuk menghadiri konferensi Press Foundation of Asia di Bali.
“Lurie telah diizinkan masuk Indonesia berdasarkan surat khusus yang dikeluarkan Kedutaan Besar Indonesia di Singapura untuk menghadiri konferensi Yayasan Pers Asia di Bali minggu lalu,” ungkap Merdeka (4 September 1971).
Dengan adanya izin khusus tersebut, polemik mengenai masuknya Lurie ke Indonesia perlahan mereda. Peristiwa itu pun tidak berkembang menjadi konflik diplomatik antara Indonesia dan Israel.
Sementara di Israel, kasus tersebut tidak menjadi persoalan besar. Ted Lurie tetap melanjutkan karier jurnalistiknya hingga kemudian dipercaya menjadi Pimpinan Redaksi Jerusalem Post.
(mfa/sef/mfa)
