Jakarta, CNBC Indonesia – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) buka suara mengenai pencalonan tunggal Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).
Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Anggito Abimanyu selaku anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) mengaku bersyukur dengan keputusan tersebut.
Sebab, menurutnya Destry memiliki berbagai latar belakang yang panjang di bidang sektor keuangan. Mulai dari LPS, Kementerian Keuangan, dan pengalaman yang lama di BI. Maka dari itu, ia pun meyakini koordinasi anggota KSSK akan tetap lancar bila nanti BI dinahkodai oleh Destry.
“Jadi seorang yang memiliki latar belakang lengkap, paket lengkap ya. Jadi saya cukup yakin kerja sama dengan Kementerian Keuangan dengan LPS, OJK tidak ada masalah,” tutur Anggito saat ditemui di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Ia melanjutkan dengan berharap bahwa proses fit and proper test di Komisi XI DPR hingga pengesahannya di rapat paripurna nanti akan berjalan dengan lancar.
“Jadi mudah-mudahan lancar dan segera ditetapkan Gubernur Bank Indonesia definitif,” ucap Anggito.
Terkait kebijakan BI di bawah Gubernur BI baru nanti, Anggito berharap semua itu didiskusikan dengan KSSK. Menurutnya, kebijakan yang diambil harus disesuaikan dengan situasi.
“Tentu itu diskusi ya di KSSK karena kita lihat dinamikanya ya. Karena kebijakan kan tidak bisa one size fits all ya. Tidak bisa sekaligus Kebijakan itu berlaku dalam setiap waktu dan setiap masa. Tergantung pada situasinya seperti apa,” tandas Anggito.
Pada kesempatan itu, Anggito juga menanggapi aturan bahwa perwakilan pemerintah berupa satu atau lebih menteri yang mewakili pemerintah dapat hadir di Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI. Aturan itu tertuang di revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang disahkan pada Juni 2026.
Anggito menyebut hal itu sudah lumrah dilakukan. Ia menceritakan pengalamannya dulu saat masih menjadi Wakil Menteri Keuangan, di mana Kementerian Keuangan mengirim mantan Wakil Menteri Keuangan lainnya, Thomas Djiwandono untuk hadir di RDG BI.
“Kan sejak dulu itu dulu waktu saya di Kementerian Keuangan kan Kementerian Keuangan sering mengirim Pak Tommy Djiwandono untuk hadir dalam RDG. Saya kira itu kan bagian dari prosesnya, bukan pengambilan keputusan,” tandas Anggito.
(wia)
