Jakarta, CNBC Indonesia – Aturan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut calon investor yang ingin memiliki kepemilikan saham di atas 5% harus meminta perizinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, hingga kini belum ada pihak yang mengajukan izin tersebut.
“Belum ada, tahapannya masih cukup jauh. Karena tadi, jangankan minat investor, bahkan Bursa tentu di tahapan ini saya kira belum sampai memiliki gambaran kira-kira potensial investor mana yang akan masuk dalam daftar yang akan diundang oleh Bursa pada saat menawarkan kepemilikan kepada pemegang saham baru yang non-anggota Bursa,” kata Hasan kepada wartawan, di Gedung BEI Jakarta, Kamis, (24/9/2026).
Hasan menjelaskan nantinya terdapat ketentuan batas kepemilikan saham BEI bagi pemegang saham baru, dengan batas maksimum secara umum sebesar 5%. Namun, apabila terdapat calon investor yang berminat memiliki saham di atas batas tersebut, yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk ditelaah dan mendapatkan persetujuan OJK sesuai ketentuan dalam POJK tentang Bursa.
“Hopefully semuanya normanya di bawah 5%. Tapi kalau hanya dalam hal khusus, ada juga yang pada saatnya itu memiliki minat dan melalui proses di Bursa terjadi potensi pelampauan atas batasan 5%, maka sesuai dengan aturan di POJK Bursa yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk ditelaah dan disetujui oleh OJK,” ujar Hasan.
Diketahui, arahan demutualisasi bursa telah diatur dalam POJK Nomor 13 Tahun 2026. POJK tersebut telah mengatur secara lengkap mengenai pemegang saham BEI, termasuk mekanisme penawaran saham Bursa kepada calon pemegang saham potensial.
OJK berharap proses tersebut nantinya dapat melibatkan unsur non-anggota Bursa sebagai pemegang saham baru sehingga proses demutualisasi mulai berjalan. Tahapan tersebut nantinya akan berlanjut hingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dapat menyetujui masuknya pemegang saham lain di luar anggota Bursa.
Ia mengatakan proses demutualisasi akan membutuhkan sejumlah perubahan struktur perusahaan yang harus tercermin dalam anggaran dasar BEI. Perubahan anggaran dasar tersebut nantinya akan dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Salah satu perubahan tersebut adalah mengubah karakteristik kepemilikan BEI yang sebelumnya bersifat tertutup dan hanya dapat dimiliki anggota Bursa. Berdasarkan ketentuan baru, kepemilikan dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum Indonesia yang terdiri dari anggota maupun non-anggota Bursa.
Selain kepemilikan, ketentuan mengenai pembagian dividen juga akan berubah karena sebelumnya BEI sebagai organisasi mutual dilarang membagikan dividen. Setelah demutualisasi, ketentuan tersebut akan disesuaikan dengan POJK sehingga BEI dapat membagikan dividen.
Perubahan juga akan mencakup penguatan aspek independensi BEI, termasuk pengaturan kembali pemisahan fungsi atau segregation of function serta pembagian tugas di antara jajaran direksi. Selain anggaran dasar, sejumlah peraturan Bursa yang terdampak oleh perubahan dari sistem mutual menuju demutualisasi juga harus disesuaikan.
Hasan menjelaskan dalam sistem saat ini masih terdapat keterkaitan antara hak sebagai pemegang saham dengan hak sebagai anggota Bursa yang dapat mengakses sistem perdagangan. Setelah demutualisasi, akses perdagangan tidak hanya diberikan kepada anggota Bursa yang memiliki saham BEI karena anggota Bursa tetap memiliki trading right sepanjang masih dinyatakan sebagai anggota Bursa yang sah.
“Sepanjang yang bersangkutan tetap dinyatakan anggota Bursa yang sah, maka hak untuk melakukan akses perdagangan atau trading right-nya tetap diberikan,” kata Hasan. Dengan demikian, anggota Bursa yang tidak lagi menjadi pemegang saham tetap dapat mengakses perdagangan selama memenuhi ketentuan sebagai anggota Bursa.
Ia menambahkan pemberian hak perdagangan kepada anggota Bursa nantinya harus menerapkan prinsip equal treatment atau perlakuan yang setara. Setiap pihak yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Bursa akan memiliki hak untuk mengakses perdagangan tanpa dibedakan berdasarkan status kepemilikan sahamnya.
OJK berharap seluruh ketentuan dalam POJK tersebut diterjemahkan dalam perubahan anggaran dasar BEI serta peraturan-peraturan Bursa yang saat ini masih memuat karakteristik mutual. Penyesuaian tersebut mencakup ketentuan kepemilikan yang tertutup bagi anggota Bursa, larangan pembagian dividen, serta penguatan independensi Bursa.
(rob/rob)
