Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mencakup sekitar 14-15% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sementara itu, sebagian besar aktivitas ekonomi nasional justru digerakkan oleh masyarakat dan dunia usaha.
Suahasil menjelaskan, belanja negara pada tahun ini diperkirakan sedikit di bawah Rp4.000 triliun. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan PDB Indonesia yang mencapai sekitar Rp25.000 triliun.
Dengan perbandingan tersebut, Suahasil menekankan bahwa pemerintah tidak bisa mengandalkan APBN semata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membiayai pembangunan nasional.
“Pertanyaannya, kalau APBN-nya 15%, 85% lagi siapa yang menciptakan?” ujar Suahasil dalam sesi tanya jawab di acara Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026, Senin (26/10/2026).
Ia menjelaskan, aktivitas ekonomi Indonesia juga ditopang oleh rumah tangga yang melakukan konsumsi, perusahaan yang menjalankan investasi, serta eksportir yang menjual produk ke pasar internasional. Kebutuhan impor juga menjadi bagian dari aktivitas perdagangan Indonesia.
Karena itu, menurut Suahasil, tantangan pemerintah bukan sekadar meningkatkan belanja negara, melainkan mengorkestrasi seluruh pelaku ekonomi agar dapat bersama-sama mendorong penciptaan nilai tambah dan kesejahteraan.
Pemerintah, lanjutnya, harus mampu menentukan sektor dan kegiatan ekonomi yang membutuhkan intervensi negara agar dampaknya terhadap perekonomian menjadi lebih besar.
“Kita tahu yang diperlukan oleh negara kita adalah bagaimana mengorkestrasi keseluruhan perekonomian, mengorkestrasi seluruh pelaku ekonomi, sehingga kemudian bisa bersama-sama memaksimalkan produk domestik bruto,” jelasnya.
Suahasil menambahkan, setiap rupiah belanja negara harus diarahkan ke kegiatan yang memberikan dampak paling besar terhadap perekonomian. Dalam istilah ekonomi, belanja tersebut diharapkan menghasilkan efek pengganda atau multiplier effect yang tinggi.
Penerimaan Negara Jadi Kunci
Namun demikian, Suahasil mengingatkan bahwa upaya membiayai pembangunan tetap membutuhkan penerimaan negara yang memadai. Pemerintah tidak bisa menetapkan berbagai kebutuhan belanja tanpa memastikan sumber pendanaannya.
“Tidak bisa kemudian kita punya daftar keinginan, tapi kemudian tidak ada penerimaan negara. Penerimaan negaranya harus kita kumpulkan,” tegasnya.
Ia mengatakan, Kementerian Keuangan pada 2027 ditargetkan mengumpulkan penerimaan negara sekitar Rp3.400 triliun untuk membiayai belanja negara yang mencapai sekitar Rp4.000 triliun.
Menurut Suahasil, kebijakan fiskal harus mampu menjalankan tiga fungsi utama secara bersamaan.
Pertama, APBN harus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja yang produktif dan memberikan efek pengganda besar. Kedua, APBN harus menjaga stabilitas ekonomi, terutama ketika dunia menghadapi gejolak yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi domestik.
Ia mencontohkan, harga minyak dunia yang dalam paparannya disebut telah mencapai US$115-116 per barel menimbulkan tekanan. Namun, pemerintah tetap menjaga harga sejumlah produk bersubsidi di dalam negeri agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat terus berlangsung.
“APBN tidak membiarkan kondisi ekonomi menjadi terlalu fluktuatif. Konsumsi masyarakat kita stabilkan,” ujarnya.
Ketiga, APBN harus tetap kredibel dan sehat. Menurut Suahasil, hal ini diwujudkan antara lain melalui pengelolaan defisit anggaran yang terukur, dengan komitmen menjaga defisit di bawah 3% PDB.
Selain mengoptimalkan APBN, Suahasil menyoroti peran Danantara dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Ia menggambarkan APBN dan Danantara sebagai dua instrumen yang dapat bekerja bersama untuk merealisasikan visi pembangunan Indonesia. APBN menjalankan fungsi kebijakan fiskal, sementara Danantara berperan sebagai investment arm atau instrumen investasi Republik Indonesia.
“Sehingga ketika ada ide-ide besar mengenai visi besar mengenai Indonesia, ada dua tangan yang bekerja. Tangan pertama adalah APBN, tangan kedua adalah Danantara,” kata Suahasil.
Menurutnya, kedua instrumen tersebut perlu bekerja erat agar agenda pembangunan dapat berjalan secara efektif.
(haa/haa)
