Jakarta, CNBC Indonesia – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebutkan sepanjang Januari-Oktober 2026 terdapat 14 bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR syariah (BPRS) yang telah dilikuidasi.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan faktor penyebab bank-bank tersebut dilikuidasi adalah tata kelola yang lemah. “Faktor penyebab resolusi BPR dan BPRS adalah lemahnya tata kelola pada BPR dan BPRS yang bersangkutan. Tentu banyak faktor lain, tapi itulah faktor yang kami pantau sebagai faktor utama yang berdampak pada penutupan pada BPR dan BPRS,” ujar Anggito dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Dari jumlah BPR dan BPRS yang dilikuidasi tersebut, Anggito menyebut terdapat sebanyak 62.971 rekening layak bayar atau senilai Rp1,9 triliun. LPS telah membayarkan klaim senilai Rp643,94 miliar dari rekening layak bayar nasabah BPR dan BPRS yang dilikuidasi.
Menurut Anggito, sebanyak 60% dari jumlah tersebut telah dibayarkan pada 5 hari kerja pertama. “Kita memang ada kewajiban untuk mempercepat [pembayaran] klaim yang layak bayar,” jelasnya.
Terkait dengan penguatan industri bank perekonomian, LPS, lanjut Anggito terus mendukung program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk konsolidasi BPR dan BPRS.
Sebelumnya, OJK menyampaikan konsolidasi BPR merupakan langkah strategis untuk memperkuat fundamental industri BPR, khususnya melalui penguatan permodalan, peningkatan efisiensi, optimalisasi kapasitas usaha, serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko.
Konsolidasi akan memperkuat kapasitas dan daya saing BPR sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan serta memperluas jangkauan pembiayaan.
Dengan fundamental yang semakin kuat, BPR diharapkan dapat lebih optimal dalam mendukung kebutuhan UMKM dan sektor produktif di daerah. Pada akhirnya, penguatan BPR akan turut memperkuat ketahanan industri perbankan serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
(asr/asr)
