Jakarta, CNBC Indonesia – Arab Saudi kembali berada dalam posisi dilematis di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran. Riyadh selama ini berupaya menghindari keterlibatan langsung sejak perang pecah pada 28 Februari, namun rentetan serangan pesawat nirawak (drone) dan rudal yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok proksi Iran, membuat kerajaan mulai mengambil langkah militer yang lebih tegas.
Melansir BBC International, Kamis (30/7/2026), pekan ini, Arab Saudi melancarkan operasi gabungan bersama AS terhadap milisi pro-Iran di Irak yang dituding bertanggung jawab atas serangkaian serangan drone ke wilayah Saudi. Meski demikian, Riyadh masih dihadapkan pada pilihan sulit antara terus melakukan serangan balasan sebagai efek jera atau kembali meredakan ketegangan demi mencegah konflik regional semakin meluas.
Dilema tersebut muncul karena Saudi selama beberapa tahun terakhir berusaha menjaga stabilitas kawasan demi menopang agenda ekonomi besar Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS). Melalui program Visi 2030, Riyadh ingin mengurangi ketergantungan pada minyak, menarik investasi asing, sekaligus membangun industri dan infrastruktur modern.
Namun, seluruh agenda itu terancam terganggu. Terutama apabila serangan drone dan rudal terus menghantam wilayah Saudi.
Dua Blok
Sebenarnya konflik yang berlangsung selama lima bulan terakhir memperlihatkan dua blok yang saling berhadapan.
Di satu sisi terdapat Iran bersama Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), serta kelompok-kelompok sekutunya seperti Houthi di Yaman, Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) di Irak, dan Hizbullah di Lebanon. Di sisi lain terdapat AS dengan Komando Pusat (Centcom), yang didukung sejumlah negara Teluk dan Yordania, sementara Israel menjadi sekutu dekat Washington meski tidak terlibat langsung dalam operasi saat ini.
Iran juga disebut meningkatkan tekanan melalui serangan drone dan rudal ke sejumlah negara Teluk seperti Yordania, Kuwait, dan Bahrain, serta mengancam kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz di luar aturan yang mereka tetapkan. Sementara itu, keterlibatan milisi Irak dan Houthi dinilai memperbesar risiko konflik berkembang menjadi perang kawasan yang lebih luas.
Ancaman Bukan Hal Baru
Ancaman terhadap Saudi bukan hal baru. Pada September 2019, fasilitas minyak strategis Abqaiq dan Khurais pernah diserang drone yang dikaitkan dengan kelompok proksi Iran. Serangan tersebut sempat memangkas sekitar separuh ekspor minyak Saudi selama beberapa hari dan menjadi peringatan keras mengenai rentannya infrastruktur energi kerajaan terhadap serangan udara.
Kekhawatiran Riyadh kembali meningkat setelah citra satelit pada pekan ini menunjukkan fasilitas minyak Abqaiq kembali menjadi sasaran serangan drone. Di saat bersamaan, Iran menutup Selat Hormuz sebagai respons atas serangan AS dan Israel, sehingga Saudi mengalihkan ekspor sekitar lima juta barel minyak per hari melalui jaringan pipa timur-barat menuju terminal Yanbu di Laut Merah untuk menjaga pasokan ke pasar Asia tetap berjalan.
Namun jalur alternatif tersebut kini juga menghadapi ancaman. Setelah Saudi menyerang Bandara Sanaa pada pertengahan Juli untuk mencegah pesawat Iran mendarat, kelompok Houthi membalas dengan menyerang bandara Abha dan Jizan serta meningkatkan serangan terhadap kapal-kapal Saudi di Laut Merah. Kondisi tersebut membuat pelayaran melalui Selat Bab el-Mandeb menjadi semakin berisiko dan berpotensi mengganggu ekspor minyak Saudi ke Asia.
Situasi ini menjadi tantangan besar bagi Riyadh. Setelah tujuh tahun gagal menaklukkan Houthi melalui operasi militer dan sempat mencapai gencatan senjata yang rapuh pada 2022, Arab Saudi kini kembali menghadapi ancaman serangan dari selatan oleh Houthi dan dari utara oleh milisi Irak.
Tekanan tersebut dinilai bertolak belakang dengan ambisi Visi 2030 yang membutuhkan stabilitas keamanan dan iklim investasi yang kondusif.
(tfa/șef)
