Jakarta, CNBC Indonesia – Perbankan menyambut baik keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM). Keputusan itu diambil dalam Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Oktober 2026.
GWM untuk bank konvensional menjadi 7% dari sebelumnya 9%, akan dilakukan bertahap mulai 1 November 2026. Sementara itu, bank syariah dan unit usaha syariah turun dari 7,5% menjadi 5,5% dengan tahapan pertama turun menjadi 6,5% pada 1 November 2026 dan 5,5% pada 1 Desember 2026.
Para bankir meyakini keputusan ini akan memberikan dampak positif terhadap likuiditas industri perbankan.
Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Hery Gunardi mengatakan pihaknya menyambut baik kebijakan yang diambil oleh bank sentral RI itu. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat mendorong likuiditas pasar.
“Pertama kami menyambut baik kebijakan penurunan GWM oleh Bank Indonesia,” kata Hery saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (21/10/2026).
Ia menjelaskan penurunan tingkat GWM akan berdampak pada fungsi intermediasi perbankan. Hal ini juga akan memperbaiki kondisi likuiditas perbankan yang tercermin dari rasio perbandingan pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR).
“Impact-nya, penyaluran kredit bank akan meningkat dan LDR akan lebih baik,” tutur Hery yang merupakan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Perbanas, Hendra Lembong mengakui bahwa saat ini kondisi likuiditas pasar sedang sedikit kering. Maka dari itu, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) itu menyebut kebijakan yang diambil BI tersebut positif.
“[Likuiditas perbankan] masih sedikit ketat jadi langkah BI ini akan membantu,” ujar Hendra saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (21/10/2026).
Hal yang sama juga dirasakan oleh Wakil Ketua Umum Perbanas lainnya, Lani Darmawan. Menurutnya, likuiditas perbankan tersedia, namun mahal.
“Kami sambut baik,” kata Lani yang merupakan Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA).
“Kami rasakan juga [kondisi likuiditas ketat]. Likuiditas tersedia namun dengan biaya dana mahal.”
Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) juga turut mengapresiasi kebijakan penurunan GWM tersebut. Sekretaris Jenderal Asbisindo, Koko Tjatur Rachmadi mengatakan pihaknya mengapresiasi dan menyambut baik penurunan GWM bank syariah dari 7,5% menjadi 5,5%.
Dengan penurunan ini, Asbisindo berharap akan ada kelonggaran likuiditas di pasar. Ia menyinggung anjloknya pasar saham RI pekan lalu yang membuat likuiditas perbankan menjadi sangat kering.
“Dengan penurunan ini harapan kami semoga akan ada kelonggaran likuiditas di market, karena sejak kejadian di pasar saham Jumat minggu lalu saat ini likuiditas perbankan menjadi sangat-sangat ketat,” ungkap Koko saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (21/10/2026).
Di satu sisi, ia mengatakan industri perbankan syariah masih sangat berharap adanya langkah-langkah susulan dari para pengambil kebijakan untuk memperbaiki kondisi likuiditas dan juga agar gairah dunia usaha menjadi semakin baik.
“Karena saat ini kita memasuki Q4, akhir tahun 2026, kondisi normal saja biasanya teman-teman di industri perbankan berebut dana pihak ketiga (DPK), apalagi minggu kemarin terjadi goncangan signifikan di pasar,” ujar Koko yang merupakan Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK).
Tak terkecuali, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang turut mengapresiasi kebijakan penurunan GWM. Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo menilai kebijakan itu memberikan ruang likuiditas yang lebih longgar bagi perbankan, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD).
“Bagi BPD, ruang tersebut penting untuk memperkuat pembiayaan ekonomi daerah, terutama UMKM, modal kerja pelaku usaha, serta sektor-sektor produktif yang menciptakan lapangan kerja,” papar Agus saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, fleksibilitas likuiditas yang lebih baik juga berpotensi mendukung efisiensi pengelolaan dana dan daya saing suku bunga kredit.
Agus yang merupakan Direktur Utama Bank Jakarta itu berharap kebijakan ini dapat memperkuat peran BPD sebagai penggerak ekonomi daerah.
“Ukuran keberhasilannya adalah semakin luasnya akses pembiayaan yang sehat dan semakin besarnya manfaat yang dirasakan dunia usaha serta masyarakat,” pungkas Agus.
(rob/rob)
