Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) akan mulai menerapkan skema baru pemberian Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada perbankan mulai 1 September 2026. Melalui aturan baru ini, BI akan lebih selektif dalam menyalurkan insentif likuiditas kepada bank dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas dan komposisi portofolio masing-masing bank.
KLM merupakan insentif yang diberikan BI untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas dan produktif. Dalam skema terbaru, BI ingin memastikan insentif tersebut benar-benar digunakan untuk memperkuat fungsi intermediasi perbankan, bukan untuk menambah kepemilikan surat-surat berharga (SSB).
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Alexander Lubis mengatakan, bank dengan porsi kepemilikan surat berharga yang dinilai sudah tinggi tidak akan memperoleh tambahan insentif likuiditas.
“Kalau anda SSB-nya lebih dari 19 persen, surat-surat berharganya, ya kita tidak tambahin lagi,” ujar Alexander dalam Taklimat Media BI di Gedung BI, Jakarta, dikutip dari CNN Indonesia, Senin (31/8/2026).
Dalam kebijakan baru tersebut, BI akan menyediakan tambahan insentif likuiditas sebesar 2% yang dikaitkan dengan pendalaman pasar uang (PPU). Sementara itu, insentif untuk pembiayaan sektor-sektor produktif tetap diberikan hingga 4%.
Dengan demikian, komposisi KLM yang selama ini mencapai sekitar 5,5% akan disesuaikan menjadi 4% untuk pembiayaan sektor produktif dan 2% untuk pendalaman pasar uang.
“Makanya agak sulit saya ngomong angka persisnya karena memang kan 1 September nih. Kita harus lihat lagi nanti bagaimana redistribusi dari bank-bank ini,” katanya.
Alexander menjelaskan perubahan kebijakan tersebut didasarkan pada hasil pemantauan BI terhadap perilaku portofolio perbankan yang berbeda-beda.
Sebagian bank tercatat agresif menyalurkan kredit sehingga kepemilikan surat berharganya menurun karena likuiditas digunakan untuk pembiayaan. Namun di sisi lain, terdapat bank yang memiliki porsi surat berharga relatif besar, sementara pertumbuhan kreditnya belum optimal.
Karena itu, BI ingin mendorong distribusi likuiditas yang lebih efisien melalui pasar uang. Bank yang memiliki kelebihan likuiditas dan kepemilikan surat berharga tinggi diharapkan dapat melakukan transaksi repo sehingga likuiditas dapat mengalir ke bank yang membutuhkan pendanaan.
“Harapan kita tadi sebenarnya itu tercipta di pasar uangnya. Karena bank-bank yang tadi yang kekurangan ini yang akan butuh SSB,” katanya.
Hingga saat ini, realisasi KLM tercatat mencapai sekitar Rp447 triliun atau setara 5% dari dana pihak ketiga (DPK). Penyaluran terbesar berasal dari kelompok bank BUMN dan bank swasta nasional.
Meski terus mendorong penyaluran kredit, BI menilai tantangan pertumbuhan kredit saat ini tidak semata-mata berasal dari sisi pasokan dana (supply). Menurut Alexander, faktor permintaan kredit juga masih menjadi kendala karena dunia usaha masih menghadapi ketidakpastian ekonomi.
“Permasalahan kredit ini sebenarnya tidak melulu soal supply, tapi yang mau kita pastikan adalah tidak ada permasalahan supply dengan permasalahan likuiditas,” ujarnya.
Ia menjelaskan sejumlah korporasi sebenarnya telah memiliki fasilitas kredit yang tersedia di bank. Namun, sebagian belum melakukan penarikan dana secara penuh karena masih mencermati perkembangan kondisi ekonomi dan prospek usaha.
Untuk itu, selain melalui instrumen makroprudensial, BI juga berupaya mempertemukan perbankan dengan calon debitur potensial melalui berbagai kegiatan business matching.
Menurut Alexander, langkah tersebut juga menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan akses pembiayaan.
“Kita adakan di sana semacam business matching,” katanya.
Melalui upaya tersebut, BI berharap bank yang memiliki likuiditas memadai dapat lebih mudah menemukan debitur yang layak mendapatkan pembiayaan. Di saat yang sama, BI juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang masih membutuhkan dorongan kredit.
“Harapannya si bank-bank tadi yang tadinya mau bilang, ‘kok saya nggak ketemu nih’, coba kamu ketemu,” ujarnya.
Alexander menegaskan, pertumbuhan kredit perbankan hingga saat ini masih berada dalam kisaran target BI sebesar 8%-12% pada 2026. Namun, bank sentral tetap berupaya mendorong pertumbuhan kredit agar semakin optimal dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
(haa/haa)
