Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon Napitupulu mengungkapkan sejumlah strategi untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia. Melalui program ini, BTN berkomitmen untuk memperluas jangkauan akses kepemilikan rumah serta menjaga kualitas pembiayaan lewat upaya inovasi maupun transformasi digital.
Dia mengatakan, pihaknya telah memperoleh penugasan untuk pembiayaan perumahan nasional sejak tahun 1976 silam. Pengalaman panjang tersebut menjadikan BTN sebagai pemain penting dalam pembiayaan rumah, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Berkat perjalanan panjang tersebut, BTN telah melahirkan istilah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hingga saat ini, BTN telah menyalurkan pembiayaan rumah sekitar 6,1 juta unit rumah di seluruh Tanah Air. Adapun mayoritas pembiayaan tersebut ditujukan ke masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Kredit Pemilikan Rumah itu diciptakan di BTN sebenarnya tahun 1976,” ungkap Nixon dalam Financial Talks, CNBC Indonesia pada Kamis (30/07/2026).
Dia mengatakan BTN saat ini masih menguasai pangsa pasar pembiayaan rumah subsidi yang menjadi program pemerintah di kisaran 70%-80%. Sementara secara keseluruhan, pangsa pasar KPR BTN ada di kisaran 39%-40%. BTN sendiri memiliki kapasitas pembiayaan sekitar 250.000 unit sampai 350.000 unit di tiap tahun.
Menurut Nixon, BTN mampu mencatat pertumbuhan penyaluran KPR yang positif sepanjang semester I-2026. Bila dirinci, pertumbuhan KPR subsidi dari BTN mencapai 8,1% sedangkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) bagi pelaku usaha informal mencapai sekitar Rp 4,1 triliun dari target Rp 10 triliun sepanjang tahun. Asal tahu saja, KPP ditujukan untuk kelompok pelaku usaha seperti pedagang, pemilik salon, tukang cukur, maupun pelaku industri kreatif yang berkeinginan memiliki rumah sekaligus tempat usaha.
Nixon kemudian menjelaskan, terdapat dua skema utama yang dijalankan pemerintah untuk pemenuhan target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Skema tersebut meliputi pembiayaan KPR dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Terkait program rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah menyediakan kuota sekitar 350.000 unit pada tahun ini. Adapun program BSPS bakal menyasar ratusan ribu rumah tangga yang membutuhkan bantuan renovasi.
“Kita sudah sampai dengan Juni sudah tumbuh 4,8%. Paling besar itu dari KPR subsidi 8,1%. Kemudian artinya masih cukup tumbuh 8,1% di subsidi. Kemudian selain FLPP atau program KPR subsidi ini, pemerintah juga punya satu program lagi namanya KPP (Kredit Program Perumahan) atau dulu kur perumahan. Di KPP ini kita sudah menyalurkan kurang lebih Rp 4,1 triliun di 6 bulan ini. Target kita Rp 10 triliun,” jelasnya.
Program KPP tersebut ditujukan bagi pelaku dunia wirausaha alias bukan seseorang yang mendapatkan pendapatan tetap setiap bulannya. Misalnya, pedagang sayur, tukang bakso, tukang cukur, salon dan lainnya. Biasanya, para pelaku usaha ini membeli rumah untuk dihuni sekaligus dijadikan tempat usaha.
Menurutnya, program KPP ini bisa dijadikan sebagai alternatif bagi masyarakat agar lebih mudah mengakses pembiayaan rumah ketika tidak ada slip gaji tetap. Dengan kata lain, program KPP mampu mengatasi persoalan pembiayaan rumah bagi masyarakat segmen wirausaha.
Di sisi lain, Nixon memandang permintaan rumah untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) jelas masih ada. Akan tetapi, tantangan untuk memenuhi permintaan tersebut justru berasal dari sisi pasokan. Dalam konteks ini, terjadi perlambatan pembangunan rumah oleh pihak pengembang, proses sertifikasi, hingga perizinan, sehingga memengaruhi transaksi akad KPR subsidi.
Terlepas dari itu, Nixon menyatakan bahwa BTN optimistis masih mampu mengejar penyaluran pembiayaan sebanyak 350.000 unit rumah hingga akhir 2026. Salah satu upaya yang ditempuh BTN untuk memenuhi target tersebut adalah mempercepat transformasi bisnis melalui digitalisasi.
Di sini, BTN berupaya mempercepat proses pengajuan KPR dari yang sebelumnya paling lama 5 hari kemudian dikurangi menjadi paling lama 3 hari. Hal ini dilakukan dengan cara digitalisasi proses pengajuan dan penilaian KPR. BTN pun sudah mulai mengandalkan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk menjalankan operasional program KPR.
“Ya kita memang banyak melakukan inovasi terutama di bisnis proses. Gimana caranya masyarakat Indonesia ini bisa dapat KPR cair dalam waktu maksimal 5 hari. Nah kita kalau sudah bisa berhasil 5 mau dorong ke 3 hari sebenarnya,” jelas dia.
Di samping itu, BTN turut memperkuat kolaborasi dengan Danantara untuk mendorong pertumbuhan sektor perumahan, termasuk menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah. Sinergi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pameran perumahan nasional, penyediaan pendanaan jangka pendek dan menengah, hingga program kepemilikan rumah bagi pegawai BUMN.
“Jadi, ini adalah upaya-upaya Creating New Demand mendorong supaya perumahan itu tetap bisa tumbuh. Karena dampak perumahan ini ke pertumbuhan ekonomi kan cukup bagus. Karena multiplier efeknya juga ya. Ada 182 subsektor bergerak begitu perumahan itu hidup,” tandas dia.
(rah/rah)
