Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menegaskan reformasi pasar modal Indonesia harus terus dilakukan untuk meningkatkan transparansi, likuiditas, dan kepercayaan investor. Hal ini menyusul evaluasi penyedia indeks global MSCI yang memicu gejolak di pasar saham domestik.
Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menyoroti perubahan penilaian terbaru MSCI terhadap pasar saham Indonesia membuka kemungkinan mengubah klasifikasi pasar Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Menurutnya, klasifikasi tersebut perlu dicermati dengan membandingkan fundamental dan karakteristik pasar modal Indonesia dengan negara-negara yang masuk dalam kategori masing-masing.
Kiki kemudian mempertanyakan apakah Indonesia layak disandingkan dengan negara-negara dalam kategori standalone market, seperti Zimbabwe, Ukraina yang tengah berperang, dan Argentina yang menghadapi inflasi tinggi.
“Apakah Indonesia itu sepadannya dengan negara-negara seperti Zimbabwe, negara-negara seperti Ukraina yang lagi perang, atau Argentina, yang kemudian inflasinya sampai dengan lebih dari 33%? Ini sesuatu yang harus kita renungkan,” ujarnya dalam paparannya pada pembukaan Rapimnas Kadin, Kamis (29/10/2026).
Kiki menjelaskan, Indonesia saat ini masih masuk kategori emerging market bersama sejumlah negara, seperti Malaysia, Korea Selatan, Turki, dan Filipina. Dia menilai Indonesia memiliki sejumlah indikator fundamental dan karakteristik pasar yang patut diperhitungkan dalam evaluasi tersebut.
Dari sisi ukuran pasar, Kiki menyebut kapitalisasi pasar saham Indonesia relatif besar. Sementara itu, ketentuan minimum free float Indonesia berada di level 15%. Indonesia juga menerapkan keterbukaan kepemilikan saham mulai dari porsi 1%, lebih rendah dibandingkan sejumlah pasar lain yang baru mewajibkan pengungkapan kepemilikan pada level 5% ke atas.
Adapun dari sisi ekonomi, Kiki menyoroti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang dinilai kompetitif, serta inflasi yang relatif terkendali.
Perubahan penilaian MSCI tersebut menjadi perhatian OJK setelah gejolak pasar yang terjadi pada Januari 2026. Sejak saat itu, regulator bersama penyelenggara pasar modal atau self-regulatory organization (SRO) terus menjalankan agenda reformasi untuk menjawab berbagai persoalan yang menjadi perhatian investor global.
Namun demikian, Kiki menegaskan reformasi tersebut tidak semata-mata dilakukan untuk memenuhi permintaan satu penyedia indeks global. OJK ingin membangun pasar modal yang lebih besar, maju, transparan, efisien, adil, dan tangguh, sekaligus menjadi sarana investasi jangka panjang bagi masyarakat.
“Kita ingin melakukan reform, supaya pasar modal kita ini semakin maju, semakin besar, tapi resilient, transparan, efisien, fair, dan menjadi rumah bagi investasi jangka panjang maupun alternatif investasi lainnya bagi masyarakat investor kita,” ucapnya.
Kiki kemudian membeberkan bahwa berdasarkan pengumuman MSCI pada Juni 2026, Indonesia telah memenuhi 16 dari total 18 indikator dalam penilaian aksesibilitas pasar atau market accessibility review.
(rob/rob)
