Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyatakan komitmennya mendukung transisi ke industri perbankan nasional yang berkelanjutan melalui penerapan prinsip green banking atau praktik perbankan yang ramah lingkungan.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN menjadi bank pertama di Indonesia yang meraih ESG Rating AA berdasarkan MSCI ESG Ratings pada 2025, yang menunjukkan bahwa BTN menjadi bank paling terdepan di antara seluruh perbankan nasional dalam komitmen dan realisasi penerapan prinsip-prinsip Lingkungan Hidup, Sosial, dan Tata Kelola (Environment, Social, and Governance/ESG).
“BTN menjadi bank pertama di Indonesia yang meraih rating AA dari MSCI karena faktor utama yang sudah clear yaitu BTN tidak membiayai sektor-sektor yang membuat langit jadi kotor. Kami tidak punya portofolio sama sekali di batu bara dan sawit, artinya kami tidak masuk ke sektor ekstraksi bumi,” ujar Nixon dikutip Jumat (23/1/2026).
Selain tidak menyalurkan kredit ke sektor ekstraktif, BTN mampu meraih rating ESG tertinggi karena 90% portofolionya berada di sektor perumahan dan konstruksi yang mayoritas disalurkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan menjadi bank yang berperan besar dalam program perumahan untuk rakyat kecil yang hampir mencapai 6 juta keluarga, Nixon mengatakan bahwa BTN adalah pemain utama di unsur “Sosial” yang terdapat di ESG.
“Sedangkan yang 10% di luar perumahan pada umumnya masih berkorelasi dengan sektor yang sama. Contohnya, BTN membiayai korporasi yang membangun distribusi air untuk perumahan. Kami juga ikut di sindikasi kredit untuk PLN namun untuk distribusinya, bukan power plant-nya. BTN adalah satu-satunya bank di Indonesia yang disebut sebagai ‘bank fokus’,” tutur Nixon.
Faktor kedua yang juga memperkuat posisi BTN di penerapan ESG adalah melibatkan prinsip circular economy dalam proses bisnisnya melalui berbagai program, contohnya Rumah Rendah Emisi yang ditargetkan jumlahnya dapat mencapai 150.000 unit hingga 2029. Dalam program ini, BTN memberikan pembiayaan berbunga rendah kepada developer yang bersedia membangun rumah ramah lingkungan, yaitu menggunakan material dari plastik daur ulang. BTN bekerja sama dengan startup seperti Rebricks yang mengolah sampah-sampah tersebut menjadi bahan bangunan eco-friendly.
“Bahan-bahan rumah rendah emisi seperti bata, genteng, paving block, itu semua diolah dari sampah yang sudah tidak dapat diurai, contohnya sachet mie instan dan kopi instan, yang ternyata lebih kuat. Kami juga ada hitungan bagaimana rumah rendah emisi harus punya jendela yang ukurannya dua pertiga dari dinding, misalnya. Kemudian lampu-lampu di kompleks perumahan diupayakan menggunakan panel surya. Memang investasinya agak mahal, tapi developer perlahan-lahan mulai memahami tujuannya,” jelas Nixon.
Terbaru, BTN telah memulai program “Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu” yang memungkinkan pemilik rumah KPR BTN mengumpulkan sampah rumah tangga yang akan diolah oleh startup bernama Rekosistem dan dikonversi menjadi rupiah, kemudian masuk ke tabungan debitur untuk mengurangi angsuran yang bisa mencapai 10-15% per bulannya.
“Jadi kalau rata-rata cicilan KPR-nya Rp1,2 juta per bulan, dengan mengumpulkan sampah, debitur dapat mengurangi cicilannya sekitar Rp100 ribu hingga Rp120 ribu per bulannya. Ini adalah bentuk waste management yang baik dan sebuah evolusi pemikiran, bagaimana kita mendorong monetisasi sampah karena sampah juga menjadi penyebab emisi karbon yang tinggi,” papar Nixon.
Faktor ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, kata Nixon, adalah penerapan prinsip-prinsip ESG dalam operasional BTN sehari-hari, contohnya pengurangan penggunaan kertas melalui digitalisasi, kendaraan listrik untuk kendaraan operasional, dan pemasangan panel surya di kantor-kantor BTN. Di sisi aspek sosial, BTN juga memastikan keseimbangan gender karyawan yang saat ini komposisinya hampir 50-50 antara pria dan wanita, serta mempekerjakan karyawan disabilitas.
Lebih lanjut, Nixon menilai, perubahan ke arah praktik-praktik perbankan yang lebih ramah lingkungan semakin mendesak untuk dilakukan. Berkaca dari bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat belum lama ini yang menyebabkan ribuan korban jiwa dan kerusakan yang parah, BTN melihat isu perubahan iklim tidak lagi menjadi yang dikesampingkan oleh industri perbankan.
Menurut Nixon, industri perbankan nasional tidak perlu menunggu pemerintah ataupun regulator untuk mewajibkan praktik green banking karena penerapan prinsip keberlanjutan yang tertuang dalam aspek-aspek ESG dapat dilakukan oleh setiap bank dan lembaga keuangan dengan inisiatifnya masing-masing.
“Jadi, banking system harus bergerak. Harus ada will (kemauan) dan keberanian untuk memulai. Nyatanya, kredit BTN tetap bertumbuh, jadi kita tidak usah khawatir akan kehilangan bisnis atau margin. Semua bank tentunya ingin memiliki rating ESG yang baik, tapi kita jangan menunggu pemerintah mewajibkan praktik keberlanjutan di perbankan. Diatur ataupun tidak diatur, banyak hal yang bisa dikerjakan tanpa harus menunggu,” pungkas Nixon.
(bul/bul)
