Jakarta, CNBC Indonesia – Menuju akhir tahun tahun, ekonomi Indonesia diprediksi masih tetap stabil dengan fundamental yang kuat. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Adies Kadir meyakini sistem keuangan Indonesia tetap stabil, yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Adies memperkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini bisa mencapai 5,4%, dengan berbagai program unggulan yang dijalankan seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga pembentukan BPI Danantara.
Dia pun mencontohkan program MBG bukan hanya persoalan intervensi gizi masyarakat, melainkan juga program yang strategis bagi fiskal dan menumbuhkan efek berganda pada perekonomian. Terbukti, program ini menyumbang 8,86% pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan bisa berkontribusi 34,2%, jika diimplementasikan secara penuh.
Adies mengatakan program ini juga mendorong permintaan domestik dan menciptakan lapangan kerja baru hingga 290 ribu pekerjaan.
“MBG mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan kemudian dapat menggerakkan sektor ekonomi lainnya,” paparnya dalam Financial Forum 2025 yang diadakan oleh CNBC Indonesia, di Main Hall, BEI dikutip Kamis (4/12/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit APBN 2025 tidak akan melebihi batas aman, yakni maksimal 3% terhadap PDB dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Tentunya kita melakukan pengendalian-pengendalian supaya defisitnya tidak melebihi 3%. Jadi kita tidak akan melanggar defisit 3% untuk tahun ini,” tegasnya.
Purbaya juga menegaskan mesin ekonomi tidak cukup hanya dari fiskal. Indonesia perlu dorongan kuat dari kebijakan moneter agar sektor swasta bergerak lebih cepat. Kementerian Keuangan pun dang intens berdiskusi dengan BI untuk menyamakan arah kebijakan. Untuk itu, P2SK diharapkan membuat alur koordinasi lebih sistematis dan cepat, sehingga ketika ekonomi tumbuh, stabilitas keuangan juga terjaga.
Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan Revisi UU P2SK bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dan tidak membatasi pergerakan bank sentral seperti yang dikhawatirkan sebelumnya. Bank Indonesia (BI) justru mendapat mandat baru, untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
“Bank Sentral itu pilihannya dua, pro-growth atau pro-stability. Di sinilah yang menjadi perdebatan nanti. Kita mengarah ke sana tanpa sedikitpun kita ingin mengganggu independensi Bank Sentral. Tidak ada satupun independensi dari Bank Sentral yang ingin kita pengaruhi atau apapun,” tegas Misbakhun dalam kesempatan yang sama.
Dalam Pasal 7, RUU P2SK yang telah ditetapkan pembahasannya dalam Rapat Paripurna Oktober 2025 itu memperbarui mandat BI dalam UU BI yang sebelumnya juga telah diperbarui dalam UU 4/2024.
Mandat BI kini terdiri dari dua hal, pertama ialah Bank Indonesia bertujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kedua, Bank Indonesia dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 7 melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
Adapun BI juga menegaskan bahwa pihaknya melakukan ekspansi moneter dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Deputi Gubernur BI Destry Damayanti menegaskan BI tidak hanya melakukan kontraksi dalam kebijakan moneternya, melainkan juga melakukan ekspansi dengan membeli SBN pemerintah.
“BI tidak hanya kontraksi tapi ada ekspansi membeli SBN 2025, sudah beli sekitar Rp 290 triliun,” kata Destry.
Tidak hanya itu, BI juga melakukan transaksi FX Swap nilainya mencapai ribuan triliun lebih. BI juga melakukan transaksi repo dengan perbankan untuk memenuhi likuiditas. Nilainya, kata Destry, mencapai ribuan triliun secara akumulasi.
BI juga telah memberikan insentif bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas yaitu UMKM, pertanian, hilirisasi, perumahan, dan konsumen berpendapatan rendah. Insentif berupa penurunan GWM sebesar 5%, sehingga GWM dapat turun dari 9% menjadi efektif 4%, dan bahkan 3,5% bagi bank yang menurunkan suku bunga dana pihak ketiga (DPK) dan kredit dengan cepat.
Kemudian dari sisi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan bahwa pada revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yakni UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK), OJK mendapatkan mandat dalam pengawasan dan pengembangan sektor perbankan, asuransi, fintech, koperasi simpan pinjam, hingga kripto serta tambahan dua anggota dewan komisioner baru sehingga memiliki 11 dewan komisioner.
Mahendra menyebutkan UU P2SK 2023 telah memberikan penguatan dan koordinasi sistem keuangan melalui KSSK sehingga OJK terus mendorong peran sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan termasuk mensinergikan kebijakan suku bunga maupun fiskal pemerintah terhadap kinerja sektor keuangan.
“KSSK itu game changer, kami sangat berharap revisi ini adalah penyempurnaan. Dengan penyempurnaan ini, setiap institusi yang dipengaruhi, terutama kami, bisa berperan lebih besar dari sebelumnya,” jelas Mahendra.
Oleh karena itu, menurutnya penguatan dari sektor keuangan dengan potensinya yang sangat besar mesti dipacu lebih cepat lagi.
“Jadi kami menjalankan ini melihat betul realisasi penetrasinya terbentuk. Bukan hanya dalam urusan sinergi, tapi juga implementasi tindak lanjut sinerginya,” pungkas Mahendra.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu menyatakan sudah cukup siap dengan mandat baru yang tertuang dalam Revisi UU P2SK.
Untuk diketahui, menurut Undang-Undang No 4 tahun 2023, fungsi LPS sudah ditambah dengan resolusi asuransi, yakni penjaminan polis asuransi dan permasalahan yang terkait dengan polis atau perusahaan asuransi. Namun mandat baru ini baru akan dimulai pada 2028 yang saat ini terus dibahas.
Anggito mengatakan penguatan LPS harus terus dilakukan terutama dalam tiga hal. Pertama, penguatan kelembagaan, yang kedua, proses pembahasan dan persetujuan rencana kerja anggaran tahunan ini lebih efisien dan transparan, terbuka kepada publik. Yang ketiga, tentu ada penilaian evaluasi kinerja dan kemudian ada program-program edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
“P2SK ini punya nilai tambah, pertama meningkatkan mandat dari masing-masing kita ya, yaitu BI, OJK, LPS, dan keuangan, tapi juga membangun sinergi tadi antara anggota KSSK, namun tetap independensi dan profesionalisme dalam bekerja,” pungkas Anggito.
Untuk diketahui, CNBC Indonesia telah menghadirkan Financial Forum bertema “Penguatan Sistem Keuangan Indonesia” untuk menggali solusi, merumuskan strategi sekaligus memastikan implementasi UU P2SK berjalan efektif. Harapannya regulasi ini bisa memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Acara ini didukung oleh Kementerian Keuangan RI, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan Bursa Efek Indonesia.
(rah/rah)
