Jakarta, CNBC Indonesia — Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan sejak awal terhadap seluruh BUMN yang terlibat dalam proyek hilirisasi agar dilakukan secara baik dan transparan.
“Karena ini kan harapan masyarakat, karena itu kita minta pendampingan dari awal, rencana yang nanti akan ditindaklanjuti setiap grup, setiap tim yang terlibat dari tim hilirisasi itu akan mendapatkan pelatihan dan pencegahan dari kedeputian KPK,” ujar Dony saat menyambangi Gedung KPK, Senin (29/6/2026).
Ia mengatakan, hal ini merupakan bentuk mitigasi yang dilakukan guna mencegah risiko dalam pelaksanaan proyek hilirisasi. Dony mengatakan Danantara tidak ingin investasi besar dalam proyek hilirisasi tersebut menghasilkan hasil yang tidak maksimal.
“Bagaimanapun kita tidak ingin investasi yang besar nantinya itu tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi tidak spesifik tetapi semuanya akan kita lakukan pemantauan,” tuturnya.
Adapun Dony menyambangi KPK untuk menghadiri pertemuan dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin. Beberapa poin yang dibahas antara lain mengenai intervensi pencegahan yang KPK lakukan, terkait dengan integrasi penerapan whistleblowing system (WBS) di BUMN, penempatan individu-individu yang tersertifikasi PAKSI, API, ataupun corruption risk assessment (CERA), untuk melakukan mitigasi korupsi sejak dini.
(mkh/mkh)
Add
as a preferred
source on Google
