Jakarta, CNBC Indonesia – Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria dengan tegas menyebut lembaga yang dia pimpin tersebut sama saja dengan lembaga pengelolaan dana kekayaan negara (WSF) lainnya yang juga dimiliki oleh banyak negara. Hal ini ditegaskan oleh Dony karena ada segelintir pihak yang meragukan fungsi dan tugas dari pembentukan Danantara.
Dirinya juga meminta agar seluruh warga Indonesia bahwa lembaga ini adalah milik masyarakat dan akan digunakan sebesar mungkin untuk kepentingan masyarakat secara luas, sehingga penting untuk memahami apa yang dilakukan oleh Danantara.
“Danantara itu adalah badan investasi milik pemerintah, di mana pemerintah mengkonsolidasi seluruh aset investasi yang dimiliki ke dalam satu badan BPI Danantara, ini sebetulnya umum dimilik negara-negara manapun,” ungkap Dony dalam dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Meski demikian, dirinya juga menyebut ada sedikit perbedaan antara Danantara dan SWF di sejumlah negara lain, yang mana jika banyak negara lain dana kelolaan SWF diperoleh dari kelebihan pendapatan, di Indonesia Danantara berbasis pada pengelolaan BUMN.
“Makanya konsep kita SOE (state owned enterprise/BUMN) based SWF di mana SWF kita sangat bergantung pengelolaan BUMN, makanya kalau BUMN dikelola baik SWF-nya (Danantara) menjadi baik. Ini penting kita sampaikan supaya tidak ada keraguan aset-aset BUMN dijaminkan dan sebagainya,” terang Dony.
Dalam pengembangannya Danantara memiliki dua badan berbeda pertama itu adalah Danantara Asset Management (DAM) yang merupakan superholding BUMN. Seluruh BUMN dikonsolidasi ke DAM yang bertujuan untuk menghindari pencampuran risiko antara pengelolaan BUMN dengan investasi.
Sementara satu lagi adalah Danantara Investment Management (DIM) yang menginvestasikan hasil pengelolaan BUMN dan dividennya.
“Karena itu setiap tahun DAM harus berikan dividen kepada DIM untuk diinvestasikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kedua memberikan kesempatan peluang kerja yang banyak, ketiga mengurangi ketergantungan investasi asing,” jelas Dony.
(fsd/fsd)
