Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menggelar rapat koordinasi bersama Dewan Pengawas (Dewas) di Wisma Danantara, Kamis (6/8/2026). Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) menyusul sejumlah kebijakan prioritas pemerintah, termasuk pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan Danantara Development Management Fund (DDMF).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Anggota Dewan Pengawas BPI Danantara mengatakan perubahan RKAT diperlukan agar sejalan dengan kebijakan baru yang tengah dijalankan pemerintah.
“Tadi sudah disampaikan terkait dengan RKAT dan perubahan RKAT akibat beberapa kebijakan yang diprioritaskan, antara lain pembentukan DSI dan DDMF. Jadi itu semuanya akan disesuaikan,” kata Airlangga usai rapat di Wisma Danantara, Kamis (6/8/2026).
Ia menjelaskan proses pembentukan DSI masih berlangsung. Saat ini, penganggaran serta struktur organisasi telah dipersiapkan.
“Sekarang dalam proses, sehingga penganggaran dan format direksi, komisaris sudah dilengkapi,” ujarnya.
Namun, Airlangga belum bersedia mengungkap kapan susunan direksi dan komisaris DSI akan diumumkan.
“Belum, nanti pada waktunya,” katanya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan penambahan komoditas yang akan dikelola DSI, Airlangga mengatakan hal tersebut masih dalam tahap evaluasi.
“Kita evaluasi dulu,” ujarnya.
Selain itu, Airlangga juga menyinggung perkembangan penyelesaian pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC). Menurutnya, keputusan terkait skema penyelesaian telah disepakati bersama Menteri Keuangan dan telah dikomunikasikan kepada pihak China.
“KCIC juga sudah ada keputusan dengan Menteri Keuangan,” kata Airlangga.
Ketika ditanya apakah keputusan tersebut telah disampaikan kepada pihak China, ia menjawab, “Sudah.”
Ia menambahkan respons dari pihak China terhadap penyelesaian tersebut berjalan baik.
“Ya, kalau penyelesaian selalu baik,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi selaku Anggota Dewas Danantara mengatakan pertemuan tersebut merupakan rapat koordinasi rutin antara Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPI Danantara.
“Hari ini rapat koordinasi rutin saja antara Badan Pelaksana BPI Danantara bersama dengan Dewan Pengawas BPI Danantara,” kata Prasetyo.
Prasetyo juga sempat menanggapi pertanyaan mengenai skema pendanaan KCIC. Menurutnya, beban pembayaran akan ditanggung oleh Kementerian Keuangan, sedangkan mekanisme pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
“Yang akan menanggung adalah dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Saat ditanya apakah skema tersebut tidak menggunakan APBN, Prasetyo hanya mengatakan, “Ya skemanya nanti Pak Purbaya yang ngatur.”
(fsd/fsd)
