Jakarta, CNBC Indonesia – Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dicky Kartikoyono menyoroti penyaluran kredit perbankan terhadap sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) yang lesu. Ia mengusung mekanisme sekuritisasi kredit guna mendorong pertumbuhan pembiayaan UMKM.
Ia memaparkannya saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test sebagai calon ADK OJK di Komisi XI DPR RI hari ini, Rabu (11/3/2026).
Dicky yang sejak tahun 2023 menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) menyebut Surat Berharga Pasar Uang Khusus Kredit Usaha Kecil (SBPUKUK), sebuah instrumen lama yang dulu digunakan untuk mensekuritisasi kredit usaha kecil agar bisa diperdagangkan di pasar uang. Menurutnya, model seperti itu dimanfaatkan kembali.
“Waktu saya menjadi pengawas dulu, ada SBPUKUK. Mereka yang biasanya fokus pada retail, itu dengan threshold tertentu sudah tercapai selebihnya bisa di sekuritisasi, dijual kepada bank-bank yang korporat. Korporasi atau bank-bank yang berorientasi pada wholesale. Ini menjadi sangat penting,” ujar Dicky di Komisi XI DPR RI, Rabu (11/3/2026).
Sebab, ia menyebut saat ini ketentuan porsi kredit UMKM hanya flat di angka 20% bagi setiap bank. Maka dari itu, pembiayaan UMKM lebih banyak ditanggung oleh bank-bank yang fokus pada segmen ritel.
“Padahal UMKM ini adalah engine dari pertumbuhan ekonomi yang terpenting,” tukas Dicky.
Tidak hanya itu, ia juga menyinggung soal mendorong peran perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi. Dicky menekankan pentingnya menumbuhkan permintaan kredit, tidak hanya ketersediaan likuiditas.
“Penyaluran kredit itu harus ada supply, harus ada demand. Tidak cukup supply, kemudian demandnya tidak ada,” pungkasnya.
Sementara pada sisi suppyl, Dicky mengatakan harus diperkuat dengan universal banking, sindikasi pembiayaan, dan pemanfaatan data UMKM yang baik.
“Ini kami melihat bahwa itulah peluang yang harus kita dorong,” imbuhnya.
(fsd/fsd)
Add
as a preferred
source on Google
