Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) atau PGE aktif menjalin kerja sama atau kolaborasi dalam mendorong pemanfaatan energi panas bumi. Hal ini sejalan dengan ambisi PGE untuk menjadi perusahaan panas bumi terbesar pada 2029-2030 mendatang.
Direktur Utama PGE, Julfi Hadi menyampaikan, PGE sendiri saat ini aktif menjalin kolaborasi dengan beberapa mitra strategis internasional untuk mempercepat proyek panas bumi sekaligus meminimalisir risiko dari proyek tersebut. Sebagai contoh, PGE saat ini sedang bekerja sama dengan Chevron untuk menggarap proyek panas bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Way Ratai, Lampung.
PGE juga bekerja sama dengan Mubadala Energy untuk mengembangkan panas bumi di Kotamobagu, Sulawesi Utara. Kolaborasi juga dilakukan PGE dengan Sinopec Star untuk pengembangan dan pemanfaatan energi panas bumi.
“So major companies, kita partner tentunya is a win-win situation, mereka bukan masuk saja, kita juga minta satu leverage dari mereka,” ungkap dia dalam Squawk Box Energy Corner, Kamis (18/9/2025).
Masih terkait dengan kolaborasi, PGE turut serta dalam ajang The 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC). Ajang bersejarah ini menandai langkah strategis Indonesia dalam memperkuat posisi sebagai pemimpin global energi bersih, khususnya panas bumi yang menjadi energiunggulan nasional.
Dalam ajang tersebut, Julfi menyebut ada banyak peserta level internasional yang hadir untuk melihat perkembangan dan potensi panas bumi di Indonesia. Peserta tersebut berasal dari Taiwan, China, hingga Kenya.
“Jadi, mungkin dream kita, ya, untuk menjadi geothermal biggest, geothermal country, insya Allah 2029-2030 bisa menjadi kenyataan. Jadi, harapan saya untuk ada kolaborasi antara semua stakeholder supaya ini bisa terjadi,” ungkap Julfi.
Julfi menambahkan, pihaknya membutuhkan terobosan berupa pemanfaatan teknologi mutakhir untuk memudahkan serta mempercepat proses pengembangan pembangkit panas bumi di Indonesia.
“We need to have new technology, seperti modular power plant. Teknologi-teknologi seperti itu meng-cut service facilities yang dari sumur biasanya harus ada pipa lama ke power plant. Ini pipanya hilang, power plantnya ditaruh di sumur, seperti itu manufacturing di Indonesia,” terang dia.
Julfi yang menjabat sebagai Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) juga menekankan pentingnya pemerintah bersama asosiasi untuk berkolaborasi bersama untuk merumuskan kembali skema dukungan insentif apa saja yang cocok untuk mempercepat pengembangan panas bumi nasional. Insentif dari pemerintah sangat dibutuhkan mengingat panas bumi merupakan salah satu sektor industri yang penuh risiko dan memerlukan teknologi dengan biaya investasi besar.
Pada akhirnya, perumusan skema insentif terbaik akan berdampak positif terhadap progres PGE yang menargetkan kapasitas terpasang panas bumi mencapai 1 GW dalam beberapa tahun mendatang. Adapun saat ini, PGE mengelola pembangkit listrik panas bumi (PLTP) dengan total kapasitas terpasang sebesar 1.932 megawatt (MW), terdiri dari 727 MW yang dikelola mandiri dan 1.205 MW bersama mitra.
Lebih lanjut, Julfi menyampaikan, API telah mengusulkan kepada pemerintah agar dibentuk satuan tugas (satgas) untuk mempercepat pengembangan panas bumi sekaligus memetakan masalah atau hambatan yang terjadi pada sektor tersebut.
Menurutnya, asosiasi memiliki peran menyampaikan aspirasi dari pelaku usaha panas bumi, termasuk PGE, terkait tantangan di sektor industri tersebut. Harapannya, pengembangan panas bumi bisa terus berjalan dan tidak stagnan.
“Kemarin ada menteri dan saya bilang, ‘Bapak Menteri izin, API siap bersama-sama pemerintah dibuat satgas atau gak satgas yang ada untuk bisa melihat ini secara clear’. Karena tugasnya API adalah mengasih message ke pemerintah apa yang diperlukan, jangan sampai selama ini kita stagnant, kira-kira gitu,” pungkas dia.
(dpu/dpu)
Next Article
5 Hari Sudah Naik 45%, Saham Ini Masih Diserbu Investor
