Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, proses pemilihan calon Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga kini masih dalam tahap seleksi di pansel yang dinahkodai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia mengatakan, belum ada satupun nama calon baru pimpinan OJK yang diajukan oleh pemerintah ke DPR untuk diuji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test.
“Karena itu perlu juga segera selesaikan usai pembentukan Pansel (Panitia Seleksi),” kata Misbakhun dalam program Power Lunch CNBC Indonesia. dikutip Kamis (26/2/2026).
Bila sudah ada nama calon yang diberikan Pansel Pimpinan OJK, Misbakhun memastikan, DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka, dan memilih pemimpin baru OJK sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola sektor keuangan dan berasa dari putra-putri terbaik bangsa.
“Tentu ini adalah sebuah kesepakatan di ruang politik DPR karena proses dalam undang-undangnya seperti itu. Tapi kita cari putra putri terbaik bangsa yang punya kemampuan, kapasitas, di sektor keuangan,” tegasnya.
Misbakhun menekankan, semakin cepat pemerintah menyodorkan nama-nama yang pantas untuk menduduki kursi pimpinan OJK definitif, semakin cepat Indonesia mampu memperkuat industri jasa keuangan, termasuk Bursa Efek Indonesia (BEI) seusai masalah MSCI yang merontokkan IHSG di bawah level 9.000.
“Kita belum kembalikan ke situasi 9.000 lagi karena butuh waktu, tapi apa yang dilakukan sangat memadai menuju ke sana karena mereka, para pejabat sementara,” ucapnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah kandidat telah mendaftarkan diri dalam proses seleksi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah berlangsung sejak dua pekan lalu.
Namun dirinya mengaku jumlah kandidat yang mendaftar dinilai belum banyak.
“Ada beberapa tapi masih kurang banyak menurut saya,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (24/2/2026).
Seperti yang diketahui, proses seleksi akan ditutup pada 2 Maret 2026. Purbaya mengaku hingga saat ini, Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi pun belum terlihat mendaftarkan dirinya.
“Saya belum liat (Friderica mendaftar). Bukan kemarin, tapi kemarinnya lagi, belum liat lah,” ujarnya.
Purbaya pun mengaku hingga saat ini pendaftaran dipenuhi oleh pegawai internal OJK hingga pelaku industri jasa keuangan.
“Ada OJK, ada orang keuangan juga yang daftar,” ujarnya.
(arj/mij)
Add
as a preferred
source on Google
