Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto meminta anggota Kabinet Merah Putih mengkaji kebijakan penghematan. Mulai dari konsumsi BBM hingga Work from Home (WFH), sebagai antisipasi jika konflik di Timur Tengah terus berkepanjangan. Permintaan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Langkah ini mengulang sejarah yang pernah dilakukan Presiden ke-2 RI, Soeharto, pada 1986. Saat itu, perekonomian nasional menghadapi tekanan akibat jatuhnya harga minyak dunia. Tekanan itu tercermin dalam RAPBN 1986/1987 yang turun sekitar 7%. Indonesia yang sebelumnya menikmati lonjakan pendapatan dari ekspor minyak, tiba-tiba terpukul karena pertumbuhan ekonomi global melambat dan harga komoditas anjlok.
“Pertumbuhan melamban, perdagangan dan investasi menurun tajam, utang meningkat dan pemerintah menghadapi tantangan fiskal yang besar karena jatuhnya pendapatan minyak,” ungkap sejarawan Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks dalam Ekonomi Indonesia 1800-2010 (2012).
Dalam menghadapi situasi tersebut, Soeharto meminta seluruh lapisan masyarakat-pejabat sipil, militer, maupun warga sipil, hidup hemat dan sederhana.
“Saya telah mengeluarkan beberapa ketentuan yang berlaku bagi para pejabat tinggi, sipil maupun militer. Akan tetapi, pola-pola hidup sederhana itu bukan saja tertuju kepada pejabat pemerintah. Masyarakat luas, terutama kaum yang berada juga mempunyai kewajiban moral dan moril untuk meresapi dan menghayati pola hidup sederhana itu,” ungkap Soeharto, dikutip dari Merdeka (10 Februari 1986).
Menurut Soeharto, hidup hemat bukan berarti hidup miskin atau dibuat melarat, melainkan hidup sederhana secara wajar. Gaya hidup mewah di tengah kesulitan ekonomi berpotensi memicu kecemburuan sosial dan menyulitkan perbaikan ekonomi.
Selain meminta masyarakat hidup hemat, Soeharto juga melakukan efisiensi di tubuh pemerintah. Dalam laporan Suara Karya (10 Januari 1986), salah satu contohnya adalah penyederhanaan prosedur investasi yang sebelumnya berbelit, serta pengetatan prioritas guna menutup kebocoran dan pemborosan.
Namun, imbauan hidup hemat tidak selalu tepat sasaran. Filsuf Franz Magnis-Suseno kepada Sinar Harapan (18 Januari 1986) menyoroti himbauan presiden tidak didengar oleh para pejabat dan orang kaya yang gemar gaya hidup mewah. Masih marak seminar dan acara di hotel mewah yang bertolak belakang dengan pesan pemerintah.
Pada akhirnya, langkah deregulasi dan reformasi ekonomi yang dijalankan Soeharto terbukti menahan guncangan ekonomi akibat jatuhnya harga minyak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai stabil menjelang akhir dekade 1980-an, dengan rata-rata 5,5% pada periode 1986-1988, sementara ketergantungan pada penerimaan migas berangsur berkurang seiring meningkatnya ekspor dan investasi.
Kini, Presiden Prabowo mendorong langkah serupa, mengingat konflik Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga energi dan kondisi ekonomi global.
(mfa/mfa)
Add
as a preferred
source on Google
