Jakarta, CNBC Indonesia – Pengumuman pertumbuhan ekonomi India yang menembus angka 7,8% pada kuartal terbaru, melampaui perkiraan awal 7%, langsung memicu kegaduhan besar di negara tersebut. Mantan Sekretaris Keuangan di bawah pemerintahan Narendra Modi, Subhash Garg, secara blak-blakan menuding angka yang dibanggakan Modi sebagai “prestasi luar biasa” tersebut hanyalah manipulasi belaka.
Mengutip Reuters, Selasa (8/9/2026), Garg menuduh pemerintah sengaja merevisi ke bawah angka produk domestik bruto (PDB) harga berlaku tahun lalu semata-mata demi menggelembungkan angka pertumbuhan tahun ini.
Ia meyakini bahwa pertumbuhan riil ekonomi India sebenarnya hanya tersungkur di level 2,6%. Tuduhan yang disiarkan di televisi ini seketika viral dan memicu rentetan kritik terkait hilangnya transparansi serta hancurnya kredibilitas infrastruktur data ekonomi India selama satu dekade terakhir demi kepentingan politik.
Keraguan ini turut diperkuat oleh Dana Moneter Internasional (IMF) yang pada November lalu memberikan nilai ‘C’ (terendah kedua) untuk data akun nasional India akibat penggunaan metodologi usang, perbedaan perhitungan yang tak dapat dijelaskan, serta minimnya data musiman.
Ekonom R Nagaraj turut menyoroti rekam jejak pemerintah yang kerap menekan temuan tidak menyenangkan, menunda survei penting, hingga menyingkirkan pejabat kritis. Nagaraj sendiri pernah memprotes keras pada 2014 saat sebuah angka dalam laporan PDB tiba-tiba digelembungkan hingga 108% dari kesepakatan awal komitenya.
“Tampaknya ada upaya sistematis dari pemerintah untuk menyembunyikan kebenaran,” paparnya.
Manipulasi data ini sejatinya bukan hal baru. Pada 2019, pemerintah ketahuan menyembunyikan laporan pengangguran yang menyentuh rekor tertinggi dalam 45 tahun sebesar 6,1%, yang memicu pengunduran diri dua anggota Komisi Statistik Nasional.
Pelaksanaan sensus yang tertunda pada 2021 dan baru dimulai pada April 2026 juga kian memperparah ketidakakuratan data. Meski demikian, Anggota Dewan Penasihat Ekonomi Perdana Menteri, Shamika Ravi, menepis seluruh kritik tersebut dan menilainya sebagai perdebatan bising yang sarat muatan politik.
“Peringkat ‘C’ dari IMF adalah peringkat yang sama dengan yang dimiliki China untuk statistiknya. (Revisi) ini merupakan perubahan yang direkomendasikan oleh IMF,” tegasnya.
Merespons pembelaan tersebut, Mantan Kepala Ahli Statistik India, Pronab Sen, menekankan bahwa titik persoalan sebenarnya terletak pada tingkat kepercayaan terhadap data dasar yang digunakan oleh pemerintah. Perdebatan ini nyatanya berbenturan keras dengan realitas krisis di lapangan, di mana protes kaum muda terus meletus akibat kegagalan sistemik dalam pendidikan dan penyediaan lapangan kerja.
Laporan Universitas Azim Premji mengungkap hampir 40% lulusan di bawah usia 25 tahun kini berstatus pengangguran, sementara thinktank pemerintah mencatat 87 juta pemuda India tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak sedang berlatih keterampilan.
Ekonom Reetika Khera memperingatkan bahwa data yang dimanipulasi akan melahirkan kebijakan yang menghancurkan rakyat. Akibat penundaan sensus penduduk, ia memperkirakan sekitar 100 juta warga miskin kini dirampas haknya dan tidak mendapatkan subsidi makanan karena pemerintah masih menggunakan acuan populasi yang sudah kedaluwarsa.
Kontroversi akut ini bahkan menjadi sorotan negara tetangga, di mana surat kabar harian Sri Lanka, Daily FT, secara terbuka mendesak para pembuat kebijakannya agar tidak meniru teater kebohongan statistik ala India tersebut.
(tps/luc)
