Jakarta, CNBC Indonesia – Emiten yang bergerak di bidang pertambangan, PT. Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX) berencana menerbitkan saham baru melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement sebanyak 218.090.317 saham.
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah saham yg akan diterbitkan merupakan saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp325,00 per saham dan harga pelaksanaan Rp325,00 per saham, yang merupakan 5,79% dari seluruh modal.
Nilai keseluruhan atas Rencana Transaksi ini adalah sebesar USD4.108.948 atau Rp70.879.353.025 jika memakai nilai tukar mata uang yang disepakati yaitu Rp17.250 per
USD1. Utang yang akan dikonversi menjadi Saham-saham baru adalah terbatas pada komponen pokok utangnya saja dan tidak termasuk bunga ataupun dendanya, dan karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 35 UUPT.
Dengan dilakukannya Rencana PMTHMETD, maka pemegang saham lama Perseroan akan mengalami penurunan presentase kepemilikan sahamnya (dilusi) sebesar 5,79%.
Tujuan dari aksi korporasi tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan kesepakatan antara APEX dengan kreditor sindikasi luar negeri dalam rangka penataan kembali kewajiban Perseroan.
“Sehubungan dengan kewajiban Perseroan yang jatuh tempo pada tahun 2026, ketersediaan arus kas Perseroan pada saat jatuh tempo belum sepenuhnya mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban tersebut, sehingga Perseroan melakukan pembahasan dengan Kreditor Sindikasi Luar Negeri untuk memperoleh penyelesaian kewajiban yang disepakati bersama,” tulis manajemen, Senin (5/10/2026).
Berdasarkan hasil kesepakatan, penyelesaian kewajiban dilakukan melalui beberapa mekanisme, termasuk penyelesaian sebagian kewajiban, penyesuaian jangka waktu sebagian kewajiban, serta konversi sebagian kewajiban menjadi saham baru Perseroan melalui PMTHMETD.
Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, kreditor sindikasi luar negeri telah menyetujui penerimaan saham-saham baru sebagai penyelesaian penuh atas kewajiban sebesar
US$4.108.948, dengan harga konversi Rp325 per saham, atau setara dengan nilai tukar Rp17.250 per US$ dan jumlah saham setara dengan nilai ekuivalen pinjaman dalam mata uang Rupiah dibagi dengan harga pelaksanaan atau konversi dalam
“Penetapan nilai tukar sebesar Rp17.250 per USD1 dilakukan berdasarkan negosiasi dan kesepakatan para pihak, di mana pada tanggal kesepakatan itu dibuat, yaitu tanggal 31 Juli 2026, nilai tukar yang disepakati tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tersebut yang masih berada di angka Rp18.078,” tulis keterangan tersebut.
Dengan kesepakatan tersebut, menghasilkan nilai utang dalam mata uang Rupiah yang lebih rendah pula, sehingga mengakibatkan kreditor sindikasi luar negeri menerima jumlah saham yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan penggunaan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut, yang pada akhirnya tidak merugikan pemegang saham publik.
Perseroan telah mencapai kesepakatan dengan para pemberi pinjaman sebagaimana dituangkan dalam 2026 Amendment and Restatement Deed yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan The Bank of New York Mellon, cabang Singapura (selaku Agent), The Bank of New York Mellon, cabang Hong Kong (selaku Offshore Security Agent), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (selaku Onshore Security Agent), dan para pemberi pinjaman yang tersisa, yaitu HSBC Bank PLC dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.
“Berdasarkan 2026 Amendment and Restatement Deed, sebagai salah satu bentuk pembayaran kewajiban utang sebesar USD4.108.948, disepakati bahwa Perseroan akan menerbitkan Saham-Saham Baru kepada Kreditor Sindikasi Luar Negeri selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2026,” tulisnya.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, jumlah kewajiban Perseroan kepada kreditor sindikasi luar negeri menjadi sebesar US$8.673.826.
“Penataan kembali kewajiban tersebut memperkuat struktur permodalan dan posisi keuangan Perseroan, sekaligus memberikan fleksibilitas yang lebih baik dalam pengelolaan arus kas dan kewajiban keuangan Perseroan ke depan,” tulis manajemen.
Untuk memuluskan rencana tersebut, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diadakan pada tanggal 7 Oktober 2026.
(ayh/ayh)
