Jakarta, CNBC Indonesia – Inggris mewacanakan penerbitan obligasi perang (war bond). Hal ini dilakukan untuk membiayai peningkatan belanja pertahanan negeri itu.
Wacana ini kemudian menghidupkan kembali kisah lama yang pernah menjadi pelajaran pahit bagi jutaan investor. Instrumen utang ini, sebelumnya digunakan pemerintah Inggris untuk menghimpun dana selama Perang Dunia I.
Kala itu, obligasi perang dipromosikan sebagai instrumen investasi yang aman bagi masyarakat. Namun, perjalanan waktu membuktikan hal sebaliknya.
Perubahan kebijakan pemerintah yang disertai tekanan inflasi membuat nilai investasi jutaan penabung menyusut drastis. Sehingga menjadi salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah pembiayaan perang Inggris
Bagaimana Mulanya?
Wacana penerbitan obligasi perang kembali mencuat setelah muncul usulan agar Perdana Menteri (PM) Inggris Andy Burnham menerbitkan instrumen tersebut untuk mendanai peningkatan anggaran pertahanan. Mantan Kepala Ekonom Bank of England Andy Haldane menjadi sosok sentralnya.
Ia menilai skema ini berpotensi menyerap sebagian dana simpanan masyarakat Inggris yang mencapai sekitar 2 triliun pound sterling (sekitar Rp44.000 triliun). Menurutnya, pemberian insentif pajak dapat menjadi cara efektif untuk menarik minat masyarakat membeli obligasi perang.
Bukan Hal Baru
Obligasi perang sendiri bukan hal baru bagi Inggris. Pada 1914, ketika negara itu terlibat dalam PD I melawan Jerman dan sekutunya, pemerintah menerbitkan pinjaman perang dengan kupon 3,5% dan jatuh tempo pada 1925-1928 untuk membiayai kebutuhan perang.
Namun, penerbitan perdana tersebut gagal mencapai target. Dari sasaran 350 juta pound sterling atau sekitar Rp6,3 triliun, pemerintah hanya berhasil menghimpun 91 juta pound sterling atau sekitar Rp1,64 triliun.
Kekurangan dana itu kemudian ditutup oleh bank sentral, Bank of England, dan fakta tersebut baru terungkap kepada publik setelah puluhan tahun. Dua tahun berselang, Menteri Keuangan (Menkeu) saat itu David Lloyd George kembali mencoba menerbitkan obligasi perang dengan kampanye yang jauh lebih agresif.
“Saya ingin melihat cek-cek melesat di udara… setiap cek yang diarahkan dengan tepat merupakan senjata penghancur yang lebih hebat daripada peluru meriam 12 inci. Pinjaman besar membantu memastikan kemenangan,” kata Lloyd George dalam pidatonya di Guildhall pada Januari 1917, seperti dikutip CNBC International.
“Pinjaman besar juga akan memperpendek durasi perang,” tegasnya.
Kampanye Investor Tak Akan Menanggung Risiko Apapun
Pemerintah saat itu juga meluncurkan kampanye pemasaran dengan slogan bahwa investor tidak menanggung risiko apa pun. Strategi tersebut berhasil menarik sekitar tiga juta investor yang menanamkan dana hingga 2,5 miliar pound sterling atau sekitar Rp45 triliun.
Namun, kenyataannya tidak seindah janji yang ditawarkan. Kembali berkaca pada jaman dulu, pada 1932, di tengah krisis ekonomi Great Depression, pemerintah Inggris memangkas beban bunga utang dengan membujuk investor menukar obligasi berbunga 5% menjadi obligasi abadi (perpetual bond) yang hanya menawarkan kupon 3,5%.
Setelah itu, inflasi terus menggerus nilai investasi para pemegang obligasi selama puluhan tahun.
Ketika pemerintah akhirnya melunasi sisa utang tersebut pada 2014 sebesar 1,9 miliar pound sterling atau sekitar Rp34,2 triliun, nilai investasi awal sebesar 100 pound sterling yang ditanamkan pada 1917 hanya tersisa sedikit di atas 2 pound sterling. Meski demikian, masih terdapat lebih dari 120.000 pemegang obligasi, sebagian besar merupakan keluarga yang mewariskan surat utang tersebut lintas generasi.
Obligasi Tetap Utang Pemerintah
Meski kembali diwacanakan sebagai sumber pembiayaan pertahanan, sejumlah pihak mengingatkan bahwa obligasi perang pada dasarnya tetap merupakan utang pemerintah. Mantan PM Inggris Rishi Sunak menilai gagasan tersebut tidak mengubah hakikat instrumen itu.
“Obligasi perang terdengar bagus, namun pada dasarnya hanyalah utang dengan sebutan lain. Sungguh tindakan bodoh jika kita menguji sikap pasar terhadap pemberian pinjaman dana lebih banyak lagi kepada kita,” ujar Sunak.
Sejarah pun menunjukkan bahwa meski obligasi perang dapat menjadi alternatif pembiayaan negara pada masa krisis, instrumen tersebut tetap menyimpan risiko bagi investor. Pengalaman Inggris pada abad ke-20 menjadi pengingat bahwa perubahan kebijakan pemerintah dan inflasi dapat menggerus nilai investasi secara signifikan dalam jangka panjang.
(tfa/tfa)
Add
as a preferred
source on Google
