Jakarta, CNBC Indonesia – Utang luar negeri Indonesia atau ULN pada Januari 2026 tercatat kembali naik menjadi US$434,71 miliar dari catatan per Desember 2025 sebesar US$ 432,96 miliar.
Mayoritas ULN pada awal tahun ini masih bersumber dari Singapura sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Namun, per Januari 2026 nilainya menjadi US$54,73 miliar, turun dari catatan per Desember 2025 sebesar U$55,26 miliar.
Kedua terbesar berasal dari Amerika Serikat dengan nilai sebesar US$27,45 miliar, naik dari akhir tahun lalu yang senilai US$27,30 miliar. Setelahnya baru dari China dengan nilai US$24,95 miliar, sedikit lebih rendah dari sebelumnya US$24,97 miliar.
Selain dari ketiga negara itu, ULN paling dominan juga berasal dari Jepang sebesar US$20,36 miliar dari sebelumnya US$20,34 miliar. Selanjutnya ialah Hong Kong yang naik menjadi US$18,97 miliar dari sebelumnya US$18,51 miliar. Sedangkan, Asia lainnya US$11,39 miliar dari sebelumnya US$11,22 miliar.
Adapun ULN yang berasal dari organisasi internasional secara total US$48,29 miliar dari sebelumnya US$48,19 miliar, rinciannya sebagai berikut ini:
1. Asian Development Bank (ADB) senilai US$12,75 miliar
2. The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) senilai US$21,99 miliar
3. International Development Association (IDA) senilai US$1 juta
4. Islamic Development Bank (IDB) senilai US$1,36 miliar
5. International Fund for Agricultural Development (IFAD) senilai US$319 juta
6. International Monetary Fund (IMF) senilai US$8,89 miliar
7. The Nordic Investment Bank (NIB) senilai US$5 juta
8. Organisasi Internasional Lainnya senilai US$2,96 miliar
Bank Indonesia memastikan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6% pada Januari 2026 dari 29,9% pada Desember 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,6% dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” dikutip dari siaran pers BI.
(mij/mij)
Add
as a preferred
source on Google
