Jakarta, CNBC Indonesia – Holding BUMN di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi, yaitu Indonesia Financial Group (IFG), mulai memperkuat kesiapan tata kelola perusahaan dalam menghadapi agenda streamlining di lingkungan ekosistemnya.
Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum IFG Rizal Ariansyah mengatakan, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengelolaan dokumentasi dan kearsipan perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penataan dan penyelarasan perusahaan dapat berjalan tertib, transparan, serta tetap memenuhi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum.
Menurutnya, streamlining yang merupakan arahan Presiden tidak hanya menyangkut penyesuaian struktur organisasi dan proses bisnis. Proses tersebut juga harus diikuti dengan penguatan tata kelola perusahaan, termasuk memastikan seluruh dokumen dan arsip tetap terjaga.
“Proses streamlining yang merupakan arahan Presiden harus dipastikan berjalan dengan tata kelola yang baik, termasuk di dalamnya memastikan pengelolaan arsip dikelola dengan baik dalam semua tahapan streamlining, sehingga keberadaan arsip baik fisik atau digital dapat dikelola untuk kebutuhan audit, aksi korporasi ataupun penegakan hukum jika diperlukan di kemudian hari,” ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).
Menurut Rizal, keberadaan arsip fisik maupun digital sangat penting untuk mendukung kebutuhan audit, pelaksanaan aksi korporasi, hingga penegakan hukum apabila diperlukan di kemudian hari.
Untuk mematangkan persiapan tersebut, IFG menggelar FGD dengan menghadirkan Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Rio Admiral Parikesit. Menurut Rio, proses transformasi perusahaan tidak boleh menyebabkan arsip maupun informasi perusahaan terabaikan.
“Saat ini ANRI juga tengah melakukan harmonisasi regulasi untuk semakin memperkuat tata kelola kearsipan dalam menghadapi dinamika perubahan organisasi,” imbuhnya.
Dalam pemaparannya, Rio menekankan tiga prinsip pengelolaan arsip yang harus diperhatikan dalam proses aksi korporasi dan streamlining.
Pertama, pengamanan arsip harus dilakukan dalam tiga fase, yakni sebelum, selama, dan setelah transaksi. Kedua, perusahaan perlu menerapkan tiga titik pemeriksaan (checkpoints) guna memastikan kesiapan arsip pada setiap tahapan tanpa menghambat proses transaksi.
Ketiga, perusahaan harus menetapkan satu unit yang bertanggung jawab terhadap kesinambungan pengelolaan dan pengamanan arsip selama masa retensi, termasuk ketika terjadi perubahan struktur organisasi.
(rob/rob)
