Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa peran dan fungsi LPS sangat besar. Khususnya dalam menjaga kondisi industri keuangan di Indonesia.
Tidak heran jika keberadaan LPS terus diperkuat dari jaman Presiden Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo.
“2004 Megawati menerbitkan UU LPS, 2005 pak SBY mendirikan LPS hingga beroperasi, dan 2023 pak Jokowi memperkuat peran LPS. Dulu LPS anak bawang dibawah BI dan OJK. LPS cuma ngomong aja ga ada hak voting, sekarang kita disamakan,” terang Purbaya saat membuka LPS Financial Festival Medan, Rabu, (20/8/2025).
Purbaya bercerita, LPS sendiri beroperasi pada September 2005 pasca krisis ekonomi 1997-1998 yang mana kala itu kepercayaan masyarakat terhadap bank jatuh. Akibatnya, sempat terjadi penarikan dana besar-besaran yang dilakukan masyarakat diseluruh perbankan.
Kondisi itu pun sangat mengkhawatirkan, sehingga pemerintah pada akhirnya mendirikan LPS, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Hal tersebut terbukti, karena sebelum didirikannya LPS, riset di luar negeri mencatat keberhasilan lembaga sejenis sukses membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.
Seperti diketahui LPS memiliki dua fungsi utama, yakni menjamin simpanan nasabah perbankan dan melakukan resolusi bank gagal.Selain itu, LPS juga berperan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan.
“Karena LPS diharapkan bisa menciptakan rasa aman bagi nasabah perbankan. Ini ada riset di luar negeri secara teoritis lembaga seperti LPS akan mampu mencegah penarikan dana besar-besaran di bank pada 1933 telah terbukti mengembalikan kepercayaan,” terangnya.
(dpu/dpu)
