Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Herman Saheruddin menjelaskan alasan tarif pajak di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di Eropa.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya mengandalkan penerimaan pajak untuk membiayai kebutuhan belanja negara, tetapi juga memanfaatkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN).
Herman mengatakan masyarakat yang pernah tinggal atau menempuh pendidikan di negara-negara Eropa akan merasakan perbedaan beban pajak yang cukup signifikan dibandingkan Indonesia.
“Nah kalau teman-teman nanti sekolah lanjut sekolah S2 misalnya di luar negeri ya kayak di Belanda, pajaknya itu jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadi Indonesia ini termasuk salah satu negara yang pajaknya terjangkau, jadi artinya relatively lebih rendah daripada negara-negara seperti di Eropa,” kata Herman dalam Lampung Financial Festival 2026, Sabtu (6/9/2026).
Menurutnya, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan negara yang digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan guru.
“Nah kenapa kok pajak kita itu bisa tidak setinggi di Eropa misalnya? Karena dari penerimaan negara kan digunakan untuk belanja tadi ya. Jadi misalnya untuk membangun infrastruktur, untuk membayar gaji pegawai negeri dan lain sebagainya, gaji guru,” ujarnya.
Namun, Herman menegaskan pemerintah tidak serta-merta menaikkan pajak ketika kebutuhan belanja negara meningkat. Sebab, kenaikan pajak yang terlalu tinggi berisiko menekan aktivitas ekonomi.
“Nah kalau duitnya kurang tentu saja sebenarnya pemerintah bisa naikin pajak tapi kan kita nggak pengen ekonominya melambat,” katanya.
SBN Jadi Penopang APBN
Sebagai alternatif pembiayaan, pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk menutup kebutuhan anggaran yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi dari penerimaan pajak.
“Jadi salah satu cara untuk membiayai kelebihan kebutuhan belanja yang sudah dibiayai sebagian oleh penerimaan pajak ya dengan menerbitkan SBN, surat berharga negara,” kata Herman.
Ia menjelaskan SBN dapat dibeli oleh investor domestik maupun investor asing. Dana yang dihimpun melalui penerbitan SBN kemudian digunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional.
“Jadi sebenarnya SBN itu ada untuk membantu negara melakukan pembangunan. Jadi tidak selalu mengandalkan pajak tapi dari SBN,” ujarnya.
Menurut Herman, masyarakat yang membeli SBN tidak hanya memperoleh keuntungan investasi berupa kupon atau bagi hasil, tetapi juga turut berkontribusi dalam pembangunan berbagai proyek pemerintah.
“Kalau adik-adik beli SBN itu selain adik-adik dapat investasi, dapat bunga atau bagi hasil kalau syariah, adik-adik juga membantu untuk membangun negeri,” katanya.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, termasuk pelabuhan di Papua, yang salah satunya didukung oleh pendanaan dari penerbitan SBN.
Herman juga menyoroti perubahan komposisi kepemilikan SBN dalam beberapa tahun terakhir. Jika dahulu sebagian besar dimiliki investor asing, kini porsi kepemilikan domestik semakin dominan.
“Nah sekarang beda dengan dulu. Dulu mungkin 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu SBN itu banyak dimiliki oleh asing. Sekarang yang banyak punya adalah kita-kita investor dalam negeri bahkan banyak investor ritel seperti adik-adik yang sudah punya SBN,” ujarnya.
Karena itu, pembayaran bunga SBN oleh pemerintah pada akhirnya lebih banyak mengalir kembali kepada masyarakat Indonesia.
“Jadi kalau misalnya pembayaran bunga SBN oleh negara itu sebenarnya kembali ke kita sendiri begitu,” katanya.
(haa/haa)
