Jakarta, CNBC Indonesia – Ada banyak cerita yang terekam dalam sejarah kolonial. Salah satunya terkait kebijakan buruk para pejabat, seperti kisah pejabat Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang hidupnya penuh kontroversi lantaran kerap membuat kebijakan yang tidak pro-rakyat.
Pejabat tersebut dibenci rakyat hingga meninggal. Bahkan, ketika jasadnya sudah terbaring di peti mati, tak ada satupun orang yang mau mengantarnya.
Qiu Zuguan merupakan nama pejabat yang dimaksud. Walau tak sepopuler para Gubernur Jenderal VOC, dia menduduki posisi penting sebagai kepala lembaga Boedelkalmer. Lembaga ini bertugas mengurus harta peninggalan orang-orang Tionghoa di Batavia (kini Jakarta).
Pada masa itu, banyak warga Tionghoa yang kembali ke negeri asal sambil membawa aset mereka. Qiu diberi tugas untuk menarik pajak dari aset tersebut. Selain itu, dia juga berwenang mengurus ahli waris maupun peninggalan yang ditinggalkan di Jakarta.
Sejarawan Leonard Blusse dalam The Chinese Annals of Batavia (2018) menulis, sejak menjabat pada 1715, Qiu kerap membuat rakyat sengsara melalui kebijakan-kebijakan pajaknya. Nyaris semua aktivitas masyarakat dikenakan pajak atau pungutan.
Salah satunya adalah pernikahan. Dalam hal ini, warga Tionghoa yang hendak menggelar upacara pernikahan wajib membayar pajak.
Kebijakan pajak juga diterapkan ketika seseorang meninggal. Pihak keluarga harus membayar pungutan berdalih sertifikat kematian, meskipun sedang berduka. Bisa dibayangkan, rakyat yang sedang dilanda duka tetap diperas oleh pemerintah lewat pembelian sertifikat kematian.
Maka dari itu, tak heran bila masyarakat, khususnya warga Tionghoa, memendam rasa benci pada Qiu. Sebagai pengingat, pada era VOC memang orang-orang Tionghoa jadi kelompok yang paling sering diperas pajak untuk hal-hal pribadi.
Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik (2008) menyebut, masyarakat kala itu bahkan dikenakan pajak kepala dan kuku. Jika menolak membayar, maka mereka terancam dikenakan denda 25 gulden atau hukuman penjara.
Kendati dalam kondisi tercekik, warga hanya bisa patuh pada aturan itu jika tidak ingin mendapat konsekuensi penjara. Ketika Qiu meninggal pada Juli 1721, kesempatan untuk melampiaskan kekesalan akhirnya datang. Pada umumnya, pejabat atau tokoh terkenal diantar dengan hormat ke pemakaman, namun hal itu tidak berlaku bagi Qiu.
Tidak ada seorang pun mau mengangkat petinya.
“Alhasil, peti mati berisi jasad Qiu diletakkan begitu saja di tengah jalan karena tidak ada orang mau mengangkatnya sampai kuburan,” tulis Leonard Blusse.
Keluarga Qiu juga kebingungan. Berbagai bujukan agar warga mau mengantar jasadnya ditolak begitu saja. Pada akhirnya, mereka terpaksa menyewa warga lokal untuk mengusung peti Qiu ke liang lahat. Meski sudah terkubur, kenangan pahit akibat kebijakan menyengsarakan Qiu tetap melekat kuat di ingatan rakyat.
(fab/fab)
Add
as a preferred
source on Google
