Jakarta, CNBC Indonesia — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan tambahan anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2026 sebesar Rp 454 miliar. Seperti diketahui, pagu indikatif Kementerian BUMN untuk Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 150 miliar.
Erick mengungkapkan, anggaran yang telah ditetapkan hanya dapat menutupi pegawai dan operasional minimum. “Kita memerlukan perdanaan kurang lebih Rp 604 miliar,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan DPR RI Komisi VI, Jakarta, Selasa (8/7).
Erick memaparkan, anggaran tersebut dibutuhkan untuk menjalankan tugas sesuai UU No. 1/2025 sesuai best practice serta mendukung fokus arah kebijakan APBN TA 2026 dalam rangka ketahanan nasional dan akselerasi ekonomi.
Erick merincikan, sebesar Rp 111 miliar untuk menjalankan fungsi sebagai regulator, pengawasan terhadap pelaksanaan BUMN sebesar Rp 118 miliar, pemegang saham Seri A dan perum Rp 101 miliar, belanja pegawai sebesar Rp 117 miliar, dan untuk administrasi dan operasional 157.
Erick menyebut sepanjang tahun 2024 pihaknya telah merealisasikan pagu anggaran sebesar Rp 297 miliar dari pagu anggaran yang sebesar Rp 308 miliar, dan realisasinya Sementara tahun ini, pagu anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 215 miliar, lalu untun realisasi hingga 6 Juli 2025 tercatat baru mencapai 91 miliar.
(mkh/mkh)
Next Article
Soal Pembentukan Danantara, RI Belajar dari Arab Saudi & Qatar
