Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mulai mengalihkan fokus pengembangan pasar modal Indonesia dari sekadar mengejar pertumbuhan jumlah investor dan emiten menjadi memperkuat kualitas, likuiditas, serta kepercayaan investor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penguatan pasar modal menjadi penting di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Menurutnya, kepercayaan investor merupakan kunci untuk menjaga momentum investasi dan ekspansi usaha di dalam negeri.
“Perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh sebesar 5,45% pada Semester I-2026 di tengah berbagai gejolak global. Kondisi tersebut juga didukung oleh inflasi yang relatif rendah sebesar 2,88% serta kemampuan Indonesia memitigasi dampak gejolak harga energi,” kata Airlangga dalam Musyawarah Anggota Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Ia menjelaskan, fundamental ekonomi yang terjaga telah mendorong perkembangan pasar modal nasional. Hingga Juni 2026, jumlah investor pasar modal mencapai 28,9 juta orang, sementara jumlah perusahaan tercatat mencapai 957 emiten dengan kapitalisasi pasar sekitar Rp9.897 triliun.
Secara regional, Indonesia bahkan mencatatkan diri sebagai negara dengan jumlah investor pasar modal terbesar di ASEAN. Selain itu, Indonesia juga menempati posisi kedua untuk jumlah perusahaan tercatat, posisi ketiga untuk kapitalisasi pasar, serta posisi kedua untuk rata-rata nilai transaksi harian terbesar di kawasan.
Meski demikian, Airlangga menilai tantangan ke depan bukan lagi soal menambah jumlah investor maupun emiten, melainkan meningkatkan kualitas pasar modal agar lebih dalam dan efisien.
Dari sisi pasokan emiten, hingga Juli 2026 baru terdapat tujuh perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan total dana yang dihimpun melalui penawaran umum perdana saham (IPO) sebesar Rp2,16 triliun.
Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperkuat pipeline emiten berkualitas dan memperluas sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha.
Di sisi lain, investor kini semakin memperhatikan berbagai faktor fundamental seperti likuiditas saham, struktur kepemilikan, kecukupan saham beredar di publik (free float), transparansi, tata kelola perusahaan, hingga kualitas keterbukaan informasi.
Karena itu, pemerintah bersama regulator dan pelaku industri terus mendorong reformasi pasar modal. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bank Indonesia (BI), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Beberapa upaya yang tengah dilakukan antara lain pengembangan instrumen investasi baru seperti PINTAR Reksa Dana dan ETF Emas, serta percepatan proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia.
Selain memperkuat pasar modal, pemerintah juga berupaya meningkatkan iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi dan penyelesaian hambatan usaha lintas kementerian dan lembaga.
Melalui Satuan Tugas Debottlenecking, hingga 30 Juli 2026 pemerintah telah menerima 170 aduan dari pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 124 aduan telah diselesaikan, mencakup persoalan perizinan, perpajakan, kepabeanan, tata ruang, logistik, hingga energi.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan bahwa penguatan kepercayaan investor harus diiringi dengan peningkatan kualitas perusahaan tercatat.
“Perusahaan tercatat perlu memperkuat tata kelola, transparansi, dan keterbukaan informasi agar penghimpunan dana dapat semakin optimal mendukung ekspansi usaha, investasi, inovasi, dan produktivitas,” ujar Haryo.
Menurut pemerintah, kombinasi antara fundamental ekonomi yang kuat, reformasi pasar modal, serta perbaikan iklim investasi akan menjadi modal penting untuk menjaga arus investasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.
(haa/haa)
