Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang penyebab rendahnya penyaluran kredit perbankan bukan soal keterbatasan likuiditas, melainkan belum kuatnya permintaan (demand) kredit yang berkelanjutan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, hal itu tecermin dari masih besarnya kredit yang belum tersalurkan (undisbursed loan) yang mencapai sekitar Rp2.400 triliun.
Seperti diketahui, Bank Indonesia mencatat kredit nganggur di bank mencapai Rp 2.450,7 triliun atau setara 22,97% dari plafon kredit. Dengan demikian, nilai undisbursed loan pada mengalami kenaikan sebesar Rp 58,7 triliun.
Namun, Dian menilai jika dilihat dari perspektif yang lebih luas. Menurutnya, undisbursed loan yang besar justru menunjukkan adanya komitmen dunia usaha untuk menyerap kredit, namun belum didukung ekosistem kebijakan yang terintegrasi.
“Tetapi kalau kita melihat perspektif lain itu komitmen para pengusaha untuk kemudian bisa disburse loan. Saya melihatnya gini dari persoalan-persoalan disinggung, saya kira kita jadi ketemu persoalannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan demand kredit yang signifikan,” ujarnya dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Dian mengungkapkan, pentingnya pendekatan Indonesia Incorporated, yakni orkestrasi kebijakan lintas sektor agar seluruh elemen ekonomi bergerak dalam satu arah. “Bagaimana saya jadi inget konsep dan itu saya kira saya yakin bisa dilakukan yaitu incorporated,” ungkapnya.
Menurutnya, tanpa koordinasi yang kuat, pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan sulit mencapai potensi optimal.
“Jadi kalau kita bisa mewujudkan Indonesia Incorporated, semua simpang siur, Indonesia bisa kemudian istilahnya di orchestrated. Jadi komitmen bersama itu paling penting,” jelasnya.
Dian menilai, strategi industri, kebijakan investasi, dan kebijakan pembiayaan harus diselaraskan untuk menciptakan permintaan kredit yang berkesinambungan. “Jangan sampai kemudian satu sektor itu seluruh tidak akan nyampe-nyampe. Jadi startegi industri kita, gimana ini jadi stategy industrial policy kita, investment policy kita, untuk gimana demand yang sustainable, imbuhnya.
Dian menyebut, negara-negara seperti Korea, Jepang, dan Singapura menerapkan pendekatan serupa.
“Artinya tidak bisa jalan masing-masing. Inilah yag harus diciptakan. Walaupun saya tau tatangan kita. Tapi ini worth to do karena tanpa yang jelas dont expectt to much perekonomian kita bisa bertumbuh. Financing ini sangat penting tetapi tadi kalau itu kita cukup,” sebutnya.
Dian menambahkan, tidak ada pilihan lain selain mendorong pendekatan Indonesia Incorporated. Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator hingga pelaku usaha, perlu meninjau ulang kebijakan masing-masing dan memastikan arah yang dituju sama.
“Tadi 2400 masih ada uang. Nah kalau itu tidak dipake ga akan jalan. Nah ini yang simpel. Atasi persoalan ini secara lebih sistemik jadi pendekatan kita lebih Indonesia incorporated. Gak ada pilihan lain jadi semua orang harus review kebijakan kemudian dia akan ke mana,” tutupnya.
(rob/fsd)
